Usulan Bubarkan KPK- Pakar hukum tata negara Denny Indrayana merespon pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta Presiden Jokowi membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Denny menilai, saran membubarkan KPK adalah sesat logika.
Menurutnya yang harus dibubarkan adalah mereka yang telah melemahkan KPK.
"Jangan salah kaprah. Jangan sesat logika. Yang harusnya dibubarkan bukanlah KPK, tetapi mereka yang secara terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK" kata Denny Indrayana di Twitter-nya dikutip Rabu 23 Agustus 2023.
Denny lalu menyebut Presiden Jokowi dan kroni-kroninya termasuk oligarki yang haru bertanggung jawab karena telah melumpuhkan KPK.
BACA JUGA:
- Kasus Denny Indrayana Naik Tahap Penyidikan, Bakal Ada Tersangka!
- Begini Jawaban KPK Soal Denny Indrayana Sebut Anies Jadi Tersangka Korupsi Formula E
"Presiden Jokowi, dan semua kekuatan korup, termasuk oligarki dan kroninya, harus bertanggung jawab karena bersama-sama telah melakukan "???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ????????????". Hukumannya seharusnya: "????????????????!," tegasnya.
Jangan salah kaprah. Jangan sesat logika.
— Denny Indrayana (@dennyindrayana) August 22, 2023
Yang harusnya dibubarkan bukanlah KPK, tetapi mereka yang secara terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK.
Presiden Jokowi, dan semua kekuatan korup, termasuk oligarki dan kroninya, harus bertanggung jawab karena…
Sebelumnya, Megawati mengaku memerintahkan Presiden Jokowi agar bubarkan KPK karena dianggap sudah tidak efektif.
Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023.
Megawati mengatakan, sampai saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan.
BACA JUGA:
- Kasus Korupsi Kemnaker, KPK: Tetapkan 3 Tersangka, 2 Orang ASN
- Megawati Soekarnoputri Sebut PDIP Tidak Dalam Kondisi Panik
"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan," ujar Megawati.
Menurut Megawati, alasan maraknya korupsi ada di ranah penegakkan hukum yang kurang memberikan efek jera.
"Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya," tegas Megawati. (*)