Langkah tersebut merupakan konsesi langka untuk gerakan protes, dan pihak berwenang juga mengakui efek demoralisasi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh sanksi AS.
"Cara terbaik untuk menghadapi kerusuhan adalah dengan ... memperhatikan tuntutan nyata rakyat," kata juru bicara dewan presidium parlemen Seyyed Nezamoldin Mousavi, merujuk pada "mata pencaharian dan ekonomi".
BACA JUGA:Video Kebaya Merah Versi Jilbab 3 Part Viral
Sejak Revolusi Islam tahun 1979 yang menggulingkan monarki Iran yang didukung AS, pihak berwenang menegakkan kepatuhan terhadap aturan berpakaian yang ketat bagi perempuan dan laki-laki.
Di bawah presiden Mahmoud Ahmadinejad, polisi moralitas pun dirikan untuk menyebarkan budaya kesopanan dan hijab.
Unit-unit tersebut didirikan oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raisi.
Polisi Moral memulai patroli mereka pada tahun 2006 untuk menegakkan aturan berpakaian yang juga mewajibkan perempuan untuk memakai pakaian panjang dan melarang celana pendek, jins robek dan pakaian lain yang dianggap tidak sopan.