Belum diakomodasikannya usulan calon komisaris dari Ketua DPRD oleh PJ Gubernur menunjukkan bahwa simbiosis mutualistik keduanya masih patut dipertanyakan.
Amir berpendapat, pergantian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT JakPro, bisa saja dimaknai sebagai usaha untuk memperbaiki kondisi amburadul yang selama ini terjadi di lingkungan BUMD itu.
Tanpa kebijakan yang komprehensif, sambung Amir, direksi dan komisaris yang baru ini menghadapi banyak kendala strategis dan operasional.
Sehingga bisa saja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut bukan bagian dari solusi malah justru akan menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA:Ternyata, Ada Juga Magang Mahasiswa Sebelum Ikut Program Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Tahun 2022
Dalam pandangan Amir, paling tidak ada tiga hal yang akan mempengaruhi kebijakan PJ Gubernur dalam penataan dan pengelolaan PT Jakpro selama masa jabatannya yang hanya berjangka satu tahun sampai 16 Oktober 2023.
Pertama, pengelolaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang hampir Rp20 Trilyun pada PT JakPro masih harus dipertanggungjawabkan baik kepada Pemprov DKI maupun rakyat Jakarta.
Kedua, penugasan kepada PT JakPro untuk melaksanakan berbagai proyek masih menyisakan masalah terutama pengadaan tanah dan pembangunan ITF Sunter yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan PT JakPro sudah bersifat immutable sehingga perlu pertimbangan untuk menetapkan kebijakan baru atas pembangunan ITF Sunter dengan tidak melibatkan lagi PT JakPro.
Ketiga, hubungan antara PT JakPro dengan lima anak perusahaannya yang eksistensi dan kinerjanya masih tanda tanya juga memerlukan penanganan khusus PJ Gubernur.
BACA JUGA:Ini Link Resmi Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Termasuk Syarat Pendaftaran
“Seiring dengan itu maka saya ingin mengulangi saran kepada PJ Gubernur DKI Jakarta bahwa setelah pergantian Direksi dan Komisaris JakPro Penjabat Gubernur perlu meminta BPK untuk melakukan audit investigasi secara integral dan komprehensif terhadap eksistensi dan kinerja PT JakPro. Sejalan dengan itu diharapkan pula agar DPRD DKI Jakarta dapat membentuk panitia khusus untuk melakukan penataan terhadap eksistensi dan kinerja PT JakPro,” pungkas Amir.