Hutama Karya Perkuat ESG, Roadmap TJSL 2027 Mulai Disiapkan

Dengan strategi tersebut, TJSL memiliki peran yang lebih strategis. Program sosial tidak hanya berbicara mengenai penyaluran bantuan, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan risiko, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan di sekitar proyek.

Libatkan 28 Peserta dan Enam Anak Usaha

Agenda tersebut melibatkan 28 peserta dari unit kerja pusat serta enam anak perusahaan dan Special Purpose Vehicle (SPV) Hutama Karya.

Enam entitas tersebut mencakup:

• PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI)
• PT Hakaaston (HKA)
• PT HK Realtindo (HKR)
• PT Hutama Marga Waskita (HMW)
• PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP)
• PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL)

Keterlibatan anak perusahaan dan SPV menunjukkan bahwa Hutama Karya mulai menempatkan keberlanjutan sebagai agenda di tingkat grup. Artinya, penguatan ESG dan TJSL tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja.

Dalam agenda tersebut, Hutama Karya juga menggandeng PT Olahkarsa Inovasi Indonesia sebagai mitra fasilitator ahli.

Kolaborasi lintas fungsi tersebut bertujuan membangun pemahaman yang seragam, terutama dalam penyusunan database serta RKA TJSL yang lebih terstruktur di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Program TJSL Ditargetkan Lebih Tepat Sasaran

Penyelarasan perencanaan TJSL di berbagai unit diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan. Pada saat yang sama, langkah ini juga dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap proyek-proyek strategis yang dikerjakan Hutama Karya.

Perusahaan mengarahkan program pemberdayaan agar lebih tepat sasaran. Fokus tersebut diharapkan mampu mendorong penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi.

Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah. Kondisi itu pada akhirnya diharapkan menciptakan lingkungan operasional yang aman dan kondusif bagi perusahaan.

Dengan kata lain, keberhasilan TJSL tidak hanya diukur dari seberapa banyak program yang berjalan. Hutama Karya juga menaruh perhatian pada dampak yang muncul setelah program tersebut terlaksana.

Sejalan dengan Regulasi dan Target Pembangunan Berkelanjutan

Penguatan tata kelola TJSL yang dilakukan Hutama Karya juga menjadi bentuk dukungan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023.