Entry Meeting Pemeriksaan BPK Semester II, Gubernur Andra Soni Minta Perangkat Daerah Responsif Sajikan Data

fin.co.id - Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten responsif dalam menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten Semester II Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Semester II oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (4/9/2026).

Andra Soni mengatakan, pemeriksaan BPK pada Semester II ini berfokus pada tiga hal, yakni Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), belanja barang dan jasa terkait infrastruktur, serta ketahanan energi di Provinsi Banten.

"Saya meminta kepada perangkat daerah untuk menyajikan data sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan terus berkoordinasi terhadap kekurangan atau kelengkapan data-data yang diperlukan," ungkap Andra.

Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, efektif, transparan, dan akuntabel.

Andra Soni menegaskan, Pemprov Banten memandang keberadaan BPK sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh merasa telah sempurna dalam menjalankan seluruh program dan urusan pemerintahan.

"Karena kami tidak boleh baperan, kami tidak boleh berpikir bahwa kami sudah sempurna. Kami harus selalu berpikir bahwa setiap pekerjaan, setiap urusan pemerintah patut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kebermanfaatan dari setiap program atau belanja pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Andra Soni juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten yang terus bersinergi dengan Pemprov Banten dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan efektif serta transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firmah Nurcahyadi mengatakan, pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan selama 32 hari dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci.

"Kalau pemeriksaannya itu kita pemeriksaan pendahuluan 32 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, pemeriksaan tersebut mencakup tiga fokus, yakni BOSP, infrastruktur, dan ketahanan energi. Khusus pemeriksaan ketahanan energi, seluruh perwakilan BPK turut terlibat karena merupakan bagian dari program nasional.

Untuk pemeriksaan infrastruktur, BPK akan melihat seluruh siklus pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Fokus pemeriksaan infrastruktur mencakup jalan dan jembatan.

"Ya, semua, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai seluruhnya, seluruh siklus pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," katanya.

Sedangkan, terkait program Bangun Jalan Desa Sejahtera yang telah berjalan selama dua tahun, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten mengatakan, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten.

"Sampai saat ini yang sudah kita lakukan dan sudah kita lakukan pemeriksaan itu seluruhnya sudah ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan kita," imbuhnya.