Tak Perlu Pergi Jauh, Pemprov Banten Hadirkan Pelayanan Publik di Tengah Warga Pandeglang

​Selain itu, pemerintah juga melakukan deteksi penyakit menular, khususnya TBC. Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC pada tahun ini. Hingga September, penemuan kasus telah mencapai sekitar 66 persen.

​“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.

​Warga yang dinyatakan sehat akan diberikan edukasi untuk kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Sementara itu, warga yang terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes dapat langsung memperoleh penanganan dan obat, serta diarahkan untuk melanjutkan pengobatan melalui puskesmas.

​Hadirkan Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemprov Banten juga menyalurkan berbagai bantuan. Bantuan tersebut meliputi 350 paket sembako, bantuan pendidikan anak yatim, bantuan masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

​Bagi Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang, kehadiran pelayanan ini memberikannya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang itu sebelumnya berencana langsung bekerja karena keluarganya belum mampu membiayai kuliah.

​Kesempatan mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa mengubah rencana tersebut. Anak dari seorang pekerja harian ini lolos seleksi dan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar. “Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujar Rangga.

​Manfaat pelayanan sosial juga dirasakan oleh Sofariah, warga Cipancur, Menes. Ia menerima bantuan Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya sekolah anak. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Sofariah menjadi buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan Rp10 ribu per kilogram, atau sekitar Rp30 ribu sehari saat musim melinjo tiba.

​“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” tuturnya.

​Di area yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, dan UMKM binaan turut diserbu warga. Sementara itu, pelayanan NIB gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas usaha dengan cepat.

​Bagi Wagub Dimyati, seluruh rangkaian pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri. “Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” pungkasnya.