Kabinet Prabowo Disorot Tajam! Ini Daftar Menteri dengan Nilai Tertinggi dan Paling Layak Direshuffle
Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru yang mengukur penilaian masyarakat terhadap kinerja sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tidak berhenti pada penilaian kinerja, IPO juga mengukur persepsi publik mengenai menteri yang dianggap paling layak terkena reshuffle kabinet .
Hasilnya kembali menempatkan Natalius Pigai di posisi pertama.
Sebanyak 57,5 persen responden menilai Menteri HAM tersebut menjadi salah satu figur yang paling layak diganti.
Berikut daftar menteri yang dinilai paling layak direshuffle:
- Menteri HAM Natalius Pigai – 57,5 persen
- Menteri PU Dody Hanggodo – 51,0 persen
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni – 46,9 persen
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait – 5,8 persen
- Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono – 3,5 persen
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli – 1,2 persen
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti – 1,0 persen
Meski begitu, masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban juga cukup besar, yakni 48,2 persen .
Artinya, hasil survei tersebut tidak bisa dibaca sebagai gambaran mutlak mengenai seluruh masyarakat Indonesia. Ada kelompok responden yang belum memiliki penilaian atau belum mengetahui cukup banyak mengenai kinerja para menteri.
Mayoritas Publik Dinilai Tidak Menginginkan Reshuffle
Menariknya, meskipun terdapat sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja buruk dan layak diganti, mayoritas responden justru tidak menginginkan adanya reshuffle Kabinet Merah Putih.
IPO mencatat 63,5 persen masyarakat menilai kabinet Prabowo tidak perlu melakukan reshuffle .
Sementara itu, 36,5 persen responden menilai reshuffle diperlukan .
Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara penilaian terhadap individu menteri dengan penilaian terhadap kabinet secara keseluruhan.
Baca Juga
Sebagian masyarakat mungkin menilai ada beberapa menteri yang kinerjanya belum memuaskan. Namun, pada saat yang sama, mereka belum melihat kebutuhan untuk melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.
Survei Dilakukan terhadap 1.200 Responden
Survei IPO tersebut dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 .
