Oleh: Dahlan Iskan
Kalau benar kemerosotan kurs rupiah ini bersumber dari hilangnya kepercayaan, sulit mana memulihkan kepercayaan saat ini dibanding tahun 1999?
Jawaban sederhananya: lebih sulit tahun 1999. Tapi ada jawaban yang tidak sederhana.
Krisis tahun 1997-1998 luar biasa beratnya. Kurs rupiah di tahun 1996 masih Rp2.400/USD. Tahun 1997-1998 menjadi Rp16.000. Sedang yang terjadi sekarang ini ''hanya'' dari Rp16.000 ke Rp18.000. Hitung sendiri beda persentase kenaikannya.
Penurunan kurs rupiah dua tahun terakhir tidak ada apa-apanya.
Apalagi di krisis moneter tahun 1997-1998 itu, ketika Anda masih belajar mberangkang, jauh meluas ke krisis apa saja. Termasuk krisis politik dan kerusuhan sosial yang amat berat. Yang lari dari Indonesia bukan hanya dolar tapi berikut manusianya.
Yang terjadi sekarang apalah artinya. Inflasi masih sangat baik. Kecukupan pangan berlebih. Defisit APBN masih di bawah tiga persen –meski kabarnya lantaran banyak pengeluaran berhasil disembunyikan dulu: misalnya restitusi untuk DMO batu bara. Mahasiswa masih bisa dijinakkan. Oposisi hampir tidak berbunyi.
Sedang di tahun 1997-1998 kacaunya bukan main.
Tapi dalam setahun kemudian rupiah bisa menguat begitu cepat: dari Rp16.000 ke Rp8.000/USD. Tidak sampai satu tahun. Sedangkan lemahnya rupiah saat ini sudah mendekati dua tahun. Sudah sepanjang masa jabatan Presiden Prabowo. Harusnya sudah bisa dikuatkan pun bila tidak secepat tahun 1999. Penguatan rupiah yang terlalu cepat juga punya sisi buruknya.
Saya pun, kemarin, banyak bertanya soal kunci penguatan rupiah di zaman Presiden Habibie itu. Bahwa itu karena Bank Indonesia dibuat independen betul. Tapi bukan satu-satunya.
Baca Juga
Yang dilakukan Presiden Habibie adalah mengirim sinyal-sinyal harapan. Ke seluruh rakyat. Ke seluruh dunia. Misalnya janji akan melakukan demokratisasi. Janji itu sinyal. Tapi sinyal itu akan padam bila janji sebatas janji. Habibie membuktikannya dengan ''kebebasan pers'': bikin surat kabar tidak perlu lagi izin siapa pun.
Janji demokrasi itu juga mewujud dalam kritik yang keras dari pers. Termasuk kritik kepada dirinya. Presiden Habibie tidak baper: ia sudah terbiasa dengan situasi pers seperti itu di Jerman sana.
Saking demokratisnya sampai rakyat Timor Timur pun disuruh memilih: tetap jadi bagian Indonesia atau merdeka. Gara-gara ''sikap demokratis''-nya itu sampai ia sendiri kehilangan jabatan presiden. Banyak yang marah kita kehilangan satu provinsi. Padahal kalau Habibie tidak memberikan kemerdekaan ke Timtim, presiden-presiden Indonesia berikutnya akan terus seperti berjalan dengan kerikil di dalam sepatunya.
Sinyal independensi Bank Indonesia yang diputuskan oleh tim reformasi ekonomi saat itu juga dijalankan sepenuh hati oleh Habibie: janji yang benar-benar ditepati.
Masih banyak sinyal lain yang dikirim Habibie ke rakyat. Dan semua sinyal itu mewujud dalam pelaksanaan.
