Hukum dan Kriminal . 14/07/2026, 14:42 WIB
fin.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (14/7/2026).
Surat Edaran tersebut diterbitkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) selaku penyidik sebagai tindak lanjut atas selesainya masa pengumpulan data yang sebelumnya telah diberikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi.
Anang Supriatna menegaskan bahwa penghentian kegiatan pengumpulan data bukan berarti proses penanganan perkara dihentikan.
Menurutnya, kebijakan tersebut hanya menandai berakhirnya tahapan inventarisasi dan pengumpulan informasi dari daerah.
"Surat Edaran ini merupakan surat biasa terkait dengan penanganan perkara. Surat tersebut dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai," jelas Anang.
Dengan demikian, penghentian kegiatan tersebut bersifat administratif dan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Kapuspenkum memastikan seluruh data dan informasi yang telah dihimpun oleh jajaran Kejaksaan Tinggi akan tetap dipelajari dan ditindaklanjuti oleh penyidik.
Menurut Anang, seluruh hasil pengumpulan data akan menjadi bagian dari proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa penyidik tetap melanjutkan proses pendalaman, termasuk pengumpulan alat bukti apabila memang diperlukan dalam proses penegakan hukum.
"Data-data yang telah terkumpul dan terhimpun akan tetap ditindaklanjuti. Proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku," ujarnya.
Surat Edaran terbaru tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran sebelumnya yang memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi melakukan inventarisasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah hukumnya masing-masing.
Melalui mekanisme tersebut, setiap Kejati diminta mengumpulkan data, informasi, dan berbagai temuan yang berkaitan dengan implementasi program MBG.
Kini, setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, seluruh hasil inventarisasi tersebut telah dikumpulkan dan selanjutnya menjadi bahan analisis bagi penyidik di tingkat pusat.
Kejaksaan Agung menegaskan seluruh proses yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana.
Artinya, apabila dari hasil analisis ditemukan fakta hukum yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, penyidik akan melanjutkan proses sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana yang cukup, proses penanganan juga akan mengikuti ketentuan hukum secara objektif.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang terus menjadi perhatian publik.
Karena melibatkan anggaran negara yang besar serta pelaksanaan di berbagai daerah, proses pengawasan terhadap implementasinya juga menjadi fokus aparat penegak hukum.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa langkah pengumpulan data sebelumnya merupakan bagian dari upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program tersebut.
Dengan diterbitkannya Surat Edaran terbaru, Kejaksaan Agung berharap tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai penghentian kegiatan pengumpulan data.
Kejagung menegaskan bahwa yang dihentikan hanyalah tahapan pengumpulan data di tingkat Kejaksaan Tinggi karena target waktu telah selesai, sementara proses penyidikan tetap berjalan sesuai kebutuhan penyidik.
Melalui pendekatan tersebut, Kejaksaan Agung memastikan setiap langkah penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, prosedur hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi asas profesionalitas dan kepastian hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (*)
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id