Menunggu Sejak 1980, Petani Lebak Akhirnya Nikmati Irigasi yang Layak Lewat Inpres 2/2025

fin.co.id - Sejak tahun 1980 bergelut dengan saluran irigasi yang rusak, petani di Kabupaten Lebak akhirnya mulai menikmati manfaat pembangunan infrastruktur irigasi yang digencarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Sinergi pendanaan antara pemerintah pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui APBD kini menghadirkan perubahan nyata daerah lumbung pangan tersebut.

Kabupaten Lebak selama ini menjadi salah satu sentra produksi padi utama di Provinsi Banten. Pemerintah menempatkan wilayah tersebut sebagai prioritas rehabilitasi jaringan irigasi guna memastikan ketersediaan air bagi ribuan hektare lahan persawahan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, Pemprov Banten terus memperkuat pembangunan infrastruktur pertanian melalui dukungan APBD yang disinergikan dengan pendanaan APBN. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan petani.

“Komitmen Pemprov Banten melalui arahan Pak Gubernur Andra Soni adalah membangun dari desa. Karena itu, APBD kami arahkan untuk mendukung infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, selain Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), juga rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi. Sinergi dengan pemerintah pusat melalui APBN membuat cakupan pembangunan menjadi lebih luas sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh petani,” ujar Arlan.

Melalui pendanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air melaksanakan rehabilitasi jaringan utama Daerah Irigasi (DI) Cisiih, Cibinuangeun, dan Cibanten dengan pelaksana PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp136,21 miliar.

Pekerjaan tersebut berhasil menyelesaikan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 26,86 kilometer, membangun jalan inspeksi sepanjang 14,17 kilometer, serta meningkatkan layanan irigasi bagi areal persawahan seluas 3.094 hektare. Selain menunjang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan inspeksi juga menjadi akses petani menuju sawah sehingga biaya angkut hasil panen dapat ditekan secara signifikan.

Secara lebih luas, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025 di Provinsi Banten diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.

Pada 2025, Pemprov Banten mengalokasikan Rp48,91 miliar melalui APBD untuk tujuh paket pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi, meliputi DI Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.

Sementara itu, melalui APBN Tahun 2025, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp521,28 miliar untuk rehabilitasi 12 daerah irigasi di Provinsi Banten, yakni DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.

Komitmen tersebut berlanjut pada 2026. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengalokasikan sekitar Rp24,30 miliar melalui APBD untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi irigasi di Desa Pangkalan, Teluknaga.

Sedangkan pemerintah pusat melalui APBN 2026 mengalokasikan Rp390,70 miliar guna melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi, yaitu Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.

“Total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025–2026 mencapai sekitar Rp985,19 miliar, terdiri atas Rp911,98 miliar dari APBN dan Rp73,21 miliar dari APBD Provinsi Banten,” kara Arlan

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lebak Abeng (60) mengaku konflik perebutan air yang selama puluhan tahun menjadi persoalan utama petani kini mulai hilang. Sejak dekade 1980-an, setiap memasuki musim tanam kedua, petani kerap terlibat perselisihan karena berebut pasokan air dari Bendung Cikoncang Ketapang. Bahkan, di lapangan tidak jarang terjadi ketegangan hingga ada petani yang membawa senjata tajam karena khawatir lahannya tidak memperoleh aliran air.

“Kalau dulu setiap musim tanam kedua, selalu ribut soal air. Yang tidak kebagian air marah, yang kebagian juga khawatir. Itu sudah terjadi sejak tahun 1980-an,” katanya saat ditemui di Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (8/7/2026).