Polri Ungkap Alasan Limpahkan 3 Kasus Korupsi Besar ke Kejagung
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mulai melimpahkan penanganan tiga perkara korupsi besar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
fin.co.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mulai melimpahkan penanganan tiga perkara korupsi besar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pelimpahan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari sinergi antarlembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntasan perkara.
Baca Juga
Tiga perkara yang dilimpahkan meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dugaan korupsi pengelolaan PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
Langkah tersebut menjadi perhatian publik karena perkara-perkara yang ditangani memiliki nilai kerugian besar serta melibatkan sejumlah nama yang sebelumnya menjadi sorotan dalam proses penyidikan.
Kepala Bagian Operasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa pelimpahan dilakukan secara bertahap, baik untuk administrasi penyidikan maupun barang bukti.
Menurutnya, seluruh dokumen penyidikan akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses hukum sesuai kewenangannya.
"Perkara telah dilimpahkan ke Kejagung untuk dilanjutkan penyidikannya. Jadi, secara bertahap seluruh administrasi penyidikan berikut barang bukti akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti," ujar Ahmad Yusuf Afandi di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Selain dokumen perkara, pelimpahan terhadap para tersangka juga akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
"Pelimpahan tersangka dilakukan bertahap. Tentunya penyidik harus menyiapkan segala sesuatunya, termasuk administrasinya," tambahnya.
Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto mengatakan pelimpahan tiga perkara tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung.
Menurut Totok, langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perkara-perkara besar yang menjadi perhatian publik.
"Kami telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan penyidik Polri terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergitas," kata Totok.
Ia menegaskan, kerja sama antarlembaga diharapkan mampu mempercepat proses penyidikan tanpa mengurangi kualitas pembuktian yang telah dikumpulkan oleh penyidik.
Baca Juga
Penyidikan Sudah Periksa 15 Saksi dan Dua Ahli
Sebelum dilakukan pelimpahan, penyidik Kortastipidkor Polri telah menjalankan serangkaian proses penyidikan secara intensif.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah:
- Memeriksa 15 orang saksi.
- Meminta keterangan dari dua orang ahli.
- Melakukan penggeledahan di 13 lokasi di Jakarta dan Sentul, Kabupaten Bogor.
- Menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
Serangkaian langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat alat bukti sebelum perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.
Dua Tersangka Telah Ditetapkan
Baca Juga
Dalam proses penyidikan, Polri juga telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rilis tersebut, kedua tersangka adalah:
- Febrie Adriansyah (FA).
- Don Ritto (DR).
Penetapan status tersangka menjadi bagian dari pengembangan penyidikan terhadap dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Selanjutnya, proses hukum terhadap para tersangka akan dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung setelah seluruh administrasi pelimpahan dinyatakan lengkap.
Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Plt. Jampidsus), Rudi Margono, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan penanganan tiga perkara tersebut.
Menurutnya, pelimpahan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam memperkuat sinergi penegakan hukum.
Ia berharap koordinasi antarlembaga dapat mempercepat penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan efektivitas proses penyidikan hingga tahap penuntutan.
Fokus pada Tiga Kasus Korupsi Bernilai Besar
Ketiga perkara yang kini berada di bawah penanganan Kejaksaan Agung mencakup dugaan korupsi dengan cakupan yang luas.
Kasus pertama berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diduga berdampak pada operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Kasus kedua menyangkut dugaan korupsi dalam pengelolaan PT Asabri dan PT Jiwasraya selama periode 2020–2025.
Sementara perkara ketiga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
Ketiga kasus tersebut menjadi perhatian karena dinilai memiliki dampak besar terhadap keuangan negara serta melibatkan proses transaksi dalam jumlah yang signifikan.
Pelimpahan tiga perkara korupsi besar dari Polri kepada Kejaksaan Agung menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum.
Dengan seluruh administrasi, barang bukti, serta proses penyidikan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap penanganan perkara dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)