KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Suap Sugar Group
KOSMAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyidikan dugaan suap yang melibatkan Sugar Group Companies.
fin.co.id - Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyidikan dugaan suap yang melibatkan Sugar Group Companies. Desakan itu disampaikan setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam pengusutan tiga perkara dugaan korupsi.
KOSMAK menilai KPK memiliki dasar hukum untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada KPK mengambil alih penyidikan maupun penuntutan apabila terdapat indikasi persoalan dalam proses pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum lain.
Perkara yang dimaksud berkaitan dengan dugaan suap senilai Rp70 miliar yang disebut diberikan Purwati Lee untuk memenangkan Sugar Group Companies dalam sengketa perdata melawan Marubeni Corporation pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK). Dugaan suap itu disebut mengalir melalui Zarof Ricar dan dikaitkan dengan sejumlah hakim agung, termasuk Sunarto yang kini menjabat Ketua Mahkamah Agung.
Baca Juga
“Meskipun telah memiliki kecukupan alat bukti, kasusnya mandek di Kejagung selama dua tahun. Hakim agung pemutus perkara kasasi dan PK selaku pihak yang diduga sebagai penerima suap hingga hari ini tidak pernah diperiksa penyidik. Jampidsus Febrie Adriansyah diduga telah menggunakan kasus suap Sugar Group ini untuk “menyandera” Ketua Mahkamah Agung Sunarto, guna mengamankan dalam penuntutan perkara korupsi kontroversial atas nama terdakwa Thomas Lembong, Nadiem Makarim dan Muhammad Kerry Adrianto Riza,” ujar Pembina KOSMAK Sugeng Teguh Santoso dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026.
Sugeng menjelaskan, Zarof Ricar telah mengakui menerima uang Rp70 miliar dari Sugar Group Companies melalui Purwati Lee sejak diperiksa penyidik pada 26 Oktober 2024 setelah ditangkap di Hotel Le Meridien, Denpasar, Bali. Pengakuan itu kembali disampaikan Zarof saat menjalani persidangan pada 7 Mei 2025.
Menurutnya, uang tersebut merupakan bagian dari total dana Rp200 miliar yang diduga disiapkan untuk memengaruhi putusan hakim pada tingkat kasasi dan PK melalui perantara Hakim Agung Soltoni Mohdally.
Saat penggeledahan di rumah Zarof, kata dia, penyidik tidak hanya menemukan uang tunai sekitar Rp1,2 triliun dan 51 kilogram emas batangan, tetapi juga sejumlah dokumen yang memuat catatan perkara serta barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan laptop yang diduga berisi data penting terkait perkara tersebut.
Namun, KOSMAK mempertanyakan tidak dicantumkannya barang bukti elektronik itu dalam Surat Dakwaan Nomor PDS-02/M.1.14/Ft.1/01/2025 yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 10 Februari 2025.
Berdasarkan penelusuran organisasi tersebut, majelis hakim yang menangani perkara Sugar Group Companies di tingkat kasasi maupun PK terdiri dari sejumlah hakim agung. Dalam perkara PK Nomor 818 PK/Pdt/2018, salah satu anggota majelis adalah Sunarto yang kini menjabat Ketua Mahkamah Agung.
KOSMAK juga menyebut keterangan Zarof Ricar di hadapan penyidik dinilai sejalan dengan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya dugaan pemberian uang Rp50 miliar dan Rp20 miliar untuk memengaruhi putusan hakim agar memenangkan Sugar Group Companies.
“Anehnya, Hakim Agung Sunarto dan kawan-kawan selaku pihak terduga penerima suap dan pemilik Sugar Group Company, Purwati Lee dan Gunawan Yusuf sebagai terduga pemberi suap, hingga hari ini pemilik Sugar Group Company, Purwati Lee dan Gunawan Yusuf tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Ketua MA Sunarto dkk tidak pernah diperiksa oleh pihak kejaksaan agung,” tambahnya.
Koordinator KOSMAK Ronald Lobloby turut menyampaikan dugaan bahwa penanganan perkara tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
“Dari sinilah KOSMAK menduga Jampidsus Febrie Adriansyah telah menggunakan kasus suap Sugar Group ini untuk 'menyandera' Ketua Mahkamah Agung Sunarto, guna mengamankan dalam penuntutan perkara korupsi kontroversial atas nama terdakwa Thomas Lembong, Nadiem Makarim dan Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang mengandung “Misccariage of Justice and Law Enforcement” tambah Ronald Lobloby, Koordinator KOSMAK.
KOSMAK juga menyoroti status Purwati Lee dan Gunawan Yusuf yang hanya sempat dikenai pencegahan ke luar negeri pada Juli 2025. Menurut mereka, masa cekal tersebut kini telah berakhir, sedangkan penggeledahan di kediaman keduanya baru dilakukan sekitar enam bulan setelah Zarof ditangkap.
Baca Juga
“Itupun setelah mendapat desakan publik. KOSMAK sedari awal mendesak Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Jampidsus Febrie Adriansyah,” tukasnya lagi.
Sementara itu, Petrus Selestinus menilai terdapat kejanggalan dalam konstruksi hukum perkara tersebut. Ia mempertanyakan penggunaan pasal gratifikasi terhadap temuan uang tunai Rp915 miliar dan 51 kilogram emas yang menurutnya lebih tepat dikaitkan dengan dugaan suap karena diduga bertujuan memengaruhi putusan hakim.
Ia juga menilai tidak logis apabila seluruh barang bukti tersebut hanya dikaitkan dengan Zarof Ricar yang bukan hakim dan tidak memiliki kewenangan memutus perkara.
“Kebijakan Jampidsus Febrie Adriansyah selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan pada Kejagung yang tidak melekatkan pasal suap dalam konteks barang bukti uang sebesar Rp.50 miliar dan Rp 20 miliar dari Sugar Group Company dapat dipandang yang dikualifikasi bentuk penyalahgunaan wewenang dan/atau merintangi penyidikan” tambahnya lagi.
KOSMAK menyimpulkan terdapat dugaan suap kepada hakim agung melalui perantara Zarof Ricar, sekaligus menduga adanya perlindungan terhadap pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum.
Selain itu, organisasi tersebut menyoroti belum dilimpahkannya ke pengadilan perkara Zarof Ricar terkait dugaan permufakatan jahat dalam kasus Ronald Tannur maupun perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.
Baca Juga
KOSMAK juga mengungkap pencabutan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan yang berada dalam kelompok Sugar Group Companies oleh Kementerian ATR/BPN pada Januari 2026 dengan nilai potensi kerugian negara mencapai Rp14,5 triliun. Menurut mereka, hingga kini belum ada informasi mengenai penyidikan dugaan korupsi atas perkara tersebut.
Sebagai pelapor dugaan korupsi kualitas batu bara PLN, KOSMAK memberikan apresiasi kepada Kortas Tipikor Polri yang telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka setelah penyidik menemukan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan dan uang tunai dalam berbagai mata uang dari sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengannya.
"Menurut pandangan KOSMAK, temuan dugaan tiga kasus korupsi termasuk manipulasi kualitas batubara PLN merupakan sebuah fenomena gunung es. Dugaan korupsi yang terjadi di bawah permukaan jauh lebih besar dari yang ditemukan. Berdasarkan investigasi KOSMAK sendiri, berhasil menemukan sedikitnya enam dugaan korupsi yang terkait dengan Jampidsus Febrie Adriansyah yang telah disusun dalam sebuah buku dengan judul: “Memberantas Korupsi Sembari Korupsi” yang akan diluncurkan menjelang hari Proklamasi 17 Agusutus 2026. Untuk itu KOSMAK meminta Kortas Tipikor Polri tidak ragu menetapkan Febrie Adriansyah menjadi tersangka, sekaligus melakukan joint investigation dengan KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait kasus suap Zarof Ricar,” ujar Carrel Ticualu.