Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN, Bukan Sekadar Merampingkan Perusahaan

Presiden prabowo mendorong BUMN melalui danantara agar bisa merubah BUMN yang selama ini jadi tempat beranak pinaknha ekosistem rente pengerat ekonomi nasional menjadi sebuah unit usaha negara yang bersih dan menjadi sentral penggerak ekonomi negara selayaknya SWF yang ada di Norwegia dan /Singapura

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menutup 700 hingga 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mencatatkan kerugian. Targetnya, pemangkasan massal ini rampung pada akhir tahun ini.

Hingga saat ini, pemerintah mengklaim sudah memangkas 240 BUMN yang dinilai tidak berkinerja positif.

Prabowo juga membeberkan hitung-hitungan matematis mengenai besarnya pemborosan anggaran yang terjadi selama ini. Pemborosan tersebut utamanya berasal dari pemeliharaan struktur manajemen, seperti gaji dan fasilitas para direksi serta komisaris yang tidak produktif.

Ia mencontohkan, jika satu perusahaan memiliki minimal 4 direksi dan 4 komisaris dengan asumsi gaji paling rendah Rp 50 juta per bulan, maka negara harus merogoh kocek hingga Rp 400 juta per bulan hanya untuk satu perusahaan. Angka ini belum termasuk insentif tahunan atau tantiem.

Dengan langkah likuidasi ini, Prabowo mengklaim kas negara bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah. Lebih jauh, ia mensinyalir bahwa keberadaan anak-cucu BUMN yang tidak sehat ini kerap dijadikan tameng untuk praktik korupsi.

Karena itu, tantangan Prabowo bukan hanya membentuk Danantara. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa negara bisa menjadi pemilik strategi, bukan sekadar pemilik aset. Negara harus menunjukkan bahwa pengelolaan SDA melalui Danantara lebih transparan, lebih efisien, lebih produktif, dan lebih adil daripada model yang terlalu bertumpu pada konglomerat.

Kalau Danantara berhasil, Indonesia dapat naik kelas dari eksportir komoditas menjadi pemain industri global. Tetapi kalau gagal, ia hanya akan menjadi nama baru dari masalah lama. Konsesi, rente, proyek besar, utang besar, dan manfaat kecil bagi rakyat. Pada akhirnya, sumber daya alam bukan hanya soal apa yang digali dari bumi.Ia adalah soal siapa yang mengelola, untuk siapa nilai tambah diciptakan, dan apakah kekayaan itu menjadi jalan menuju kedaulatan atau sekadar memperpanjang kekuasaan segelintir orang.

Sebab secara ideologis, model ini lebih dekat dengan gagasan state capitalism yang terarah. Negara hadir bukan hanya untuk mengatur pasar, tetapi juga menjadi pelaku pasar. Tujuannya bukan mematikan swasta, melainkan memastikan sektor strategis tidak sepenuhnya dikuasai oleh oligarki domestik atau modal asing. Negara memilih mitra global, tetapi dari posisi yang lebih kuat. Negara membuka ruang investasi, tetapi tidak menyerahkan kendali.

Keunggulan model ini adalah potensi konsolidasi. Selama ini aset negara sering tersebar, terfragmentasi, dan tidak selalu dikelola dengan orientasi portofolio jangka panjang. BUMN bergerak sendiri-sendiri. Konsesi strategis kadang berada dalam struktur yang tidak sinergis. Keputusan investasi sering dipengaruhi kepentingan sektoral. Dengan Danantara, negara berpeluang menyatukan aset, modal, dan strategi agar pengelolaan SDA lebih terarah.

Kalau pemerintahan Prabowo ingin memulihkan kepercayaan pasar, kuncinya bukan hanya pidato nasionalisme ekonomi. Pasar membutuhkan tiga sinyal.

Pertama, disiplin fiskal. Pemerintah harus menunjukkan bahwa belanja populis tidak akan mengorbankan stabilitas APBN. Program sosial boleh ada, tetapi harus terukur, tepat sasaran, dan tidak merusak ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, teknologi, dan produktivitas.

Kedua, kepastian hukum dan antikorupsi. Turunnya CPI ke level 34 adalah alarm bahwa persepsi tata kelola memburuk. Kalau korupsi, rente, dan transaksi politik dibiarkan, maka semua slogan investasi akan kehilangan kredibilitas.

Ketiga, strategi pro-growth yang menghasilkan devisa. Rupiah tidak bisa hanya dijaga dengan intervensi Bank Indonesia. Rupiah harus diperkuat oleh ekonomi riil: ekspor bernilai tambah, substitusi impor yang efisien, industrialisasi berbasis teknologi, dan peningkatan produktivitas nasional.

Kesimpulannya, itu bukan sekadar perbandingan Jokowi dan Prabowo. Ia adalah potret transisi dari satu era ke era lain. Jokowi meninggalkan fondasi sekaligus beban. Prabowo mewarisi keduanya. Masalahnya, pasar tidak menilai warisan. Pasar menilai arah. Bila arah pemerintahan baru memperkuat institusi, menjaga fiskal, menekan rente, dan membangun produktivitas, maka tekanan awal bisa berubah menjadi koreksi sementara. Tetapi bila arah kebijakan makin populis, makin mahal, makin tidak pasti, dan makin bergantung pada utang, maka yang terjadi bukan sekadar pelemahan rupiah atau kenaikan yield SBN. Yang terjadi adalah krisis kepercayaan.