fin.co.id - Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa sebuah pertemuan tingkat tinggi mengenai Iran akan diadakan di Doha, Qatar pada Selasa, 30 Juni 2026. Presiden Donald Trump mengirim dua utusan utamanya, yaitu Steve Witkoff dan Jared Kushner, untuk menghadiri perundingan tersebut, sementara pembicaraan teknis juga akan tetap berlanjut di sela-sela pertemuan utama.
Melalui sebuah unggahan di media sosial miliknya pada Senin, 29 Juni 2026, Trump secara terbuka mengungkapkan bahwa pihak Iran sendiri yang telah meminta pertemuan tersebut. Trump memastikan bahwa diplomasi krusial ini akan berlangsung di ibu kota Qatar, meskipun ia belum memberikan detail lebih rinci mengenai agenda spesifik pembicaraan.
Beberapa saat setelah unggahan Trump muncul ke publik, Sekretaris Pers Trump, Karoline Leavitt, memberikan konfirmasi resmi mengenai kehadiran para delegasi AS saat berbicara kepada media Fox News.
“Utusan Khusus Witkoff dan Jared Kushner akan terbang ke Doha untuk pertemuan tingkat tinggi minggu ini, saat kami terus membahas nota kesepahaman. Di sela-sela pembicaraan tingkat tinggi tersebut, akan ada pembicaraan teknis,” katanya.
Leavitt juga menegaskan sikap keras dari pemerintahan Trump terkait situasi terkini di lapangan.
“Sejauh yang kami ketahui, kami telah memenuhi bagian kami dalam gencatan senjata. Kekerasan akan dibalas dengan kekerasan,” tambah Leavitt dengan tegas.
Di sisi lain, situasi diplomatik sempat diwarnai dengan bantahan dari pihak Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya pada hari Senin sempat membantah laporan media yang menyebutkan bahwa tim teknis dari Iran dan Amerika akan bertemu minggu ini untuk membahas implementasi kesepakatan damai guna mengakhiri perang di Timur Tengah.
Menjaga Lembaran Nota Kesepahaman 14 Poin yang Kian Rapuh
Pertemuan dadakan di Doha ini menjadi langkah penting untuk menyelamatkan perjanjian yang sudah kedua belah pihak sepakati sebelumnya. AS dan Iran sebenarnya telah menandatangani sebuah nota kesepahaman 14 poin yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berkecamuk selama empat bulan pada tanggal 17 Juni lalu.
Dalam draf kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan dan bersedia membuka kembali jalur Selat Hormuz, kawasan vital yang biasanya menjadi rute pelayaran bagi sepertiga hingga seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Namun, ketegangan baru justru kembali meletus di jalur laut tersebut. Aksi serangan balasan yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin sempat mengancam akan menggagalkan kesepakatan damai yang masih sangat rapuh tersebut.
Baca Juga
Kronologi Serangan Balasan di Selat Hormuz yang Picu Ketegangan Baru
Kembalinya kedua negara ke meja perundingan ini terjadi setelah insiden saling serang yang memanas selama beberapa hari terakhir. Gesekan fisik ini bermula sejak sebuah proyektil dari wilayah Iran menghantam sebuah kapal kargo komersial yang tengah melintas di Selat Hormuz pada hari Kamis. Pasca-kejadian tersebut, militer AS dan pihak Iran saling melemparkan tuduhan serta menuding pihak lawan telah melanggar poin-poin gencatan senjata.
Pemerintah AS menyatakan bahwa mereka terpaksa mengambil tindakan militer karena adanya provokasi awal yang mengancam keselamatan jalur perdagangan internasional.
“Terjadi serangan terhadap kapal-kapal komersial yang ditanggapi oleh Amerika Serikat, atas arahan presiden, dan itu akan terus terjadi, tetapi kami berharap hal itu tidak akan terjadi lagi. Presiden jelas ingin melihat proses perdamaian berjalan dengan baik,” kata Leavitt saat berbicara dalam program televisi “Fox & Friends”.
