Pemerintah Alokasikan Rp6,26 Triliun untuk Program Magang Nasional dan Pelatihan Pekerja Terdampak PHK

fin.co.id - Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Langkah nyata ini terlihat saat pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp6,26 triliun untuk menyukseskan Program Magang Nasional tahun ini.

Dana besar tersebut juga akan mendanai pelatihan vokasi bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari paket stimulus ekonomi triwulan II dan semester II tahun 2026. Pemerintah membagi dana tersebut ke dalam dua alokasi utama demi memberikan dampak yang luas dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengumumkan langsung kebijakan ini dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Rabu.

"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan II dan semester II tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp6,26 triliun, yang terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.

Rincian Alokasi Dana untuk Peserta Magang Nasional

Dana sebesar Rp4,14 triliun secara khusus akan membiayai uang saku bagi 150 ribu peserta magang selama periode enam bulan. Jumlah uang saku yang diterima peserta akan menyesuaikan dengan standar upah minimum di daerah masing-masing.

Selain untuk uang saku, anggaran tersebut juga mencakup pembiayaan penting lainnya, seperti:

• Sertifikasi kompetensi resmi untuk peserta.
• Biaya pelatihan komprehensif.
• Pendampingan oleh mentor profesional di tempat magang.
• Dukungan operasional penyelenggaraan melalui Maganghub, ekosistem digital milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama yang lebih erat dengan sektor swasta. Saat ini, pemerintah mengkaji skema berbagi biaya (cost-sharing) dengan perusahaan mitra. Melalui skema ini, perusahaan mitra akan ikut menanggung sebagian gaji peserta magang.

"Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," tuturnya.

Jadwal Pelaksanaan dan Target Gelombang Pertama

Masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mengakses program ini. Pemerintah menjadwalkan Program Magang Nasional tahun ini akan memulai langkah perdananya pada bulan Juli 2026.

Pada gelombang pertama, program ini menargetkan dapat menjaring sekitar 50 ribu peserta. Selanjutnya, pemerintah akan membagi pelaksanaan program ke dalam beberapa tahap secara bertahap hingga berhasil mencapai target total 150 ribu peserta secara keseluruhan.

Melalui investasi besar di bidang sumber daya manusia ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi nyata bagi lulusan SMK dan pekerja yang kehilangan pekerjaan agar mereka siap bersaing kembali di pasar kerja internasional maupun lokal.