FAO: Produksi Beras Indonesia Naik, Saat Produksi Dunia Turun di Tahun 2026

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti. Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering. Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Jika infrastruktur pompanisasi hadir untuk menjawab persoalan air, maka mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi. Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata. Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Oleh karena itu, modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan. Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan. Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya. Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri. Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan amunisi anggaran pompanisasi sebesar Rp3–4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau. Intervensi ini membuat jangkauan luasan pompanisasi meluas drastis hingga 2,2 juta hektare sawah, melonjak dari capaian sebelumnya 1,2 juta hektare dan menjadikannya sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2–3 kali dalam setahun. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Hadirkan Pupuk Murah Saat Dunia Tengah Mahal

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk. Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia. Mulai dari blokade di Selat Hormuz—jalur urat nadi untuk sepertiga perdagangan pupuk dunia—hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40 persen hanya dalam hitungan minggu. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit. Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Namun, Indonesia mengambil arah kebijakan yang sepenuhnya berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen. Keputusan ini mencetak sejarah sebagai penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air. Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan terasa nyata; satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN. Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

Stok Beras dan Kesejahteraan Petani di Titik Puncak

Hasil nyata kebijakan strategis pertanian ini akhirnya bermuara pada satu indikator penting, berdampak melimpahnya stok pangan di gudang-gudang negara. Laporan resmi Perum Bulog mencatat volume stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sukses menembus level 5,3 juta ton pada Mei 2026. Angka fantastis ini merupakan capaian tertinggi sepanjang 59 tahun sejarah berdirinya lembaga urusan pangan tersebut, sekaligus memecahkan rekor stok sebelumnya yang mentok di kisaran 4,2 juta ton.

Laju akumulasi stok ini berlangsung sangat eskalatif, dari yang semula berada di kisaran 3,9 juta ton pada Maret, menembus angka 5 juta ton pada akhir April, dan terus merangkak naik mendekati batas maksimal kapasitas gudang secara nasional yang berada di angka 6,2 juta ton. Tonggak pencapaian ini diakui secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat mendeklarasikan status swasembada pangan di Karawang pada awal Januari 2026.

Kala itu, Presiden dengan bangga menyampaikan bahwa dalam waktu satu tahun, Indonesia telah sukses mendirikan fondasi kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri, dan terbebas dari ketergantungan pada bangsa lain.