Upaya Efisiensi Anggaran dan Benahi Tata Kelola MBG, Pembangunan SPPG Baru Disetop Sementara!

fin.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk menyempurnakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Otoritas BGN secara resmi mengumumkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen penuh lembaga dalam membenahi tata kelola program MBG agar penyaluran bantuan nutrisi ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pihak manajemen BGN akan memberlakukan jeda pemesanan dan pengadaan dapur baru ini secepatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan penyaluran logistik makanan dan memastikan efisiensi anggaran negara yang optimal, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing (penyesuaian) penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas," kata Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Fokus Pembenahan Puluhan Ribu Dapur Operasional yang Menumpuk di Aglomerasi

Penetapan jeda pembangunan ini bukan bermaksud untuk menghentikan program, melainkan untuk menata kembali sebaran fasilitas yang ada di lapangan.

Saat ini, sistem penyaluran makanan menghadapi tantangan penumpukan titik pelayanan di wilayah perkotaan besar, sementara sejumlah daerah lain belum terjangkau secara merata.

Melalui kebijakan penataan ini, BGN ingin mengevaluasi kembali rasio kebutuhan fasilitas pengolahan makanan secara cermat. Data operasional dan rencana aksi BGN di lapangan mencakup poin-poin berikut:

• Jumlah Fasilitas Aktif Saat Ini: Terdapat sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
• Target Evaluasi Wilayah: Menghitung ulang kapasitas ideal jumlah SPPG yang dibutuhkan dalam cakupan satu kecamatan atau satu kabupaten.
• Skema Penataan: Menutup pendaftaran titik baru untuk merapikan fasilitas yang sudah ada, dan hanya akan membuka kembali pendaftaran jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan fasilitas.

Nanik menjamin proses penataan ini akan berjalan dengan mudah. Hal ini karena BGN telah menjalin kerja sama lintas sektoral dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung data kebutuhan riil penerima manfaat di setiap daerah.

"Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten," ujar Nanik menjelaskan urgensi penghematan biaya sewa tersebut.

Pengalihan Prioritas Pembangunan ke Wilayah 3T Indonesia

Langkah "mengerem" ekspansi di wilayah perkotaan ini sekaligus membuka jalan bagi BGN untuk memenuhi rasa keadilan sosial. Lembaga penanggung jawab gizi ini akan memfokuskan pembangunan sarana SPPG berikutnya ke wilayah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keputusan ini terambil mengingat data penerima manfaat program MBG di kawasan pelosok tanah air tersebut saat ini masih sangat minim.

"Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ucap Nanik menambahkan instruksi langsung dari kepala negara.