Pemerintah Akan Kucurkan Rp100 Triliun untuk Pemulihan Permanen Sumatera, Ini Rincian dan Targetnya

fin.co.id - Pemerintah pusat membawa kabar baik demi mempercepat kebangkitan wilayah Sumatera pasca hantaman bencana alam. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah telah menyetujui anggaran fantastis senilai Rp100,16 triliun. Alokasi dana segar ini khusus untuk membiayai program pemulihan permanen di berbagai daerah terdampak.

Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, menjelaskan bahwa proses perbaikan ini kini resmi menginjak fase ketiga, yaitu pemulihan permanen. Sebelumnya, penanganan wilayah terdampak telah sukses melewati tahapan tanggap darurat serta masa transisi. Pemerintah pun sudah merampungkan rencana induk pembangunan setelah merekapitulasi seluruh data dari daerah-daerah.

"Anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad," kata Tito seusai menghadiri rapat Satgas di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Target Pembangunan Tiga Tahun dan Poin Pembagian Anggaran

Berdasarkan draf Rencana Induk (Renduk) yang telah sah, proyek berskala masif ini memiliki target rampung dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, tepatnya mulai dari tahun 2026 hingga 2028. Agar serapan dana berjalan optimal, pemerintah memecah total anggaran Rp100,16 triliun tersebut ke dalam tiga periode tahun anggaran, dengan rincian poin sebagai berikut:

• Tahun Anggaran 2026: Mendapat kucuran dana sebesar Rp38,9 triliun.
• Tahun Anggaran 2027: Mendapat kucuran dana sebesar Rp32,9 triliun.
• Tahun Anggaran 2028: Mendapat kucuran dana sebesar Rp28,2 triliun.

Pembagian berkala ini bertujuan agar setiap proyek fisik maupun sosial dapat terpantau secara detail serta berjalan konsisten hingga tuntas.

Kementerian PU Pegang Porsi Terbesar demi Bangun Belasan Ribu Fasilitas

Mendagri memaparkan bahwa anggaran jumbo ini akan mengalir ke setiap kementerian terkait yang memegang kendali teknis di lapangan. Mengingat kerusakan sektor sarana publik membutuhkan penanganan cepat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat porsi alokasi dana yang paling besar untuk memimpin pembangunan infrastruktur.

"Kementerian PU Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 triliun," katanya.

Secara keseluruhan, dokumen Rencana Induk mencakup sebanyak 11.512 kegiatan pembangunan fisik maupun fasilitas umum. Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan menggenjot perbaikan fasilitas vital seperti jaringan jalan raya, jembatan penghubung, gedung sekolah, hingga penyediaan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Tito juga menambahkan bahwa rencana kerja ini memiliki skala prioritas yang ketat pada setiap tahunnya. Langkah ini memastikan fasilitas yang paling mendesak bagi masyarakat akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu.

"Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027," katanya.

Melalui kerja sama erat antara Satgas pemerintah dan DPR RI, proyek pemulihan permanen ini diharapkan mampu mengembalikan geliat ekonomi dan roda kehidupan masyarakat Sumatera seperti sedia kala.