Tolak Pengesahan ORADO, PB PORDI Siap Gugat KONI Pusat ke Pengadilan

fin.co.id - Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) menyatakan mosi tidak percaya dan menolak keras hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2026. Penolakan terbuka ini mencuat sebagai buntut langsung dari terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 07/RAKERNAS/2026 yang mengesahkan Federasi Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) sebagai anggota baru di bawah naungan KONI Pusat.

Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung mengungkapkan kekecewaan terhadap pengurus KONI pusat telah melakukan tindakan yang sangat tindak profesional yang dianggap mencederai keadilan dalam pembinaan olahraga prestasi di tanah air.

"Kami secara tegas menolak dan menentang keputusan Rakernas KONI, terutama penerbitan SK 07/RAKERNAS/2026. Kami memilih jalur hukum demi menegakkan keadilan organisasi," tegasnya dalam konferensi peres pada hari Kamis 21 Mei 2026.

Lanjutnya, PORDI telah memperjuangkan legalitas keanggotaan di bawah naungan KONI Pusat secara prosedural sejak tahun 2022. Selama empat tahun terakhir, PB PORDI juga berulang kali melakukan audiensi resmi serta menyerahkan pembaruan berkas permohonan sesuai arahan instruksi organisasi.

Pihak PORDI menyerahkan dokumen pembaruan pertama pada tanggal 4 Mei 2022, lengkap beserta seluruh lampiran persyaratan administratif yang ketat. Selanjutnya, demi menunjukkan komitmen dan iktikad baik yang serius, pengurus mengantarkan langsung berkas pembaruan pamungkas ke meja pimpinan KONI Pusat pada tanggal 20 Mei 2026, tepat sehari sebelum agenda Rakernas berakhir.

"Permohonan kami tidak diverifikasi lalu tidak dibahas dalam rapat kerja nasional," terang Andi.

Kontroversi Kelulusan ORADO

Sementara itu, dinamika Rakernas KONI 2026 justru memperlihatkan kejanggalan yang memicu tanda tanya besar. KONI Pusat secara instan meloloskan PB ORADO, sebuah organisasi sejenis yang baru berdiri pada tahun 2025. Organisasi kompetitor tersebut tercatat baru berjalan selama lima bulan dan belum memiliki rekam jejak yang jelas, baik dari segi kuantitas kepengurusan tingkat provinsi maupun sebaran klub di daerah.

Fenomena kelulusan instan ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen olahraga. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI yang berlaku, sebuah federasi olahraga wajib memenuhi kriteria operasional yang ketat untuk memperoleh status keanggotaan penuh. Salah satu poin krusial mewajibkan calon anggota untuk melaksanakan kejuaraan nasional (Kejurnas) minimal sebanyak dua kali dengan keterlibatan lebih dari 10 provinsi aktif.

Oleh karena itu, jika membandingkan pencapaian nyata, PB PORDI telah melampaui standar minimal tersebut secara signifikan. Sejak berdiri, PORDI sukses menyelenggarakan enam kali Kejurnas yang selalu diikuti oleh belasan pengurus provinsi dari seluruh Indonesia. Bahkan, PORDI juga menorehkan prestasi gemilang dengan menggelar turnamen internasional di Istora Senayan Jakarta yang menghadirkan delegasi dari 8 negara dan 4 federasi domino tingkat dunia.