Butuh 175 Ribu Tenaga Terampil Energi Surya per Tahun, ITPLN Soroti Ancaman Krisis SDM

“Hampir tidak pernah hasil di lapangan sama persis dengan desain. Awan menjadi faktor yang sering diabaikan,” ucapnya.

Karena itu, ia menilai ke depan dibutuhkan keahlian lintas disiplin, termasuk spesialis geospasial untuk meningkatkan akurasi proyeksi energi surya. Setiap program Vokasi ITPLN bisa diakses melalui www.itpln.ac.id.

“Selama ini fokus kita di teknik elektro atau sistem energi. Padahal, keahlian geospasial sangat penting untuk memprediksi potensi energi secara lebih akurat,” kata Iwa.

Di lokasi yang sama, Ketua Taskforce Green Workforce Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Budiman Setiawan, menegaskan bahwa kualitas dan pemerataan SDM menjadi faktor kunci dalam pengembangan energi surya nasional. Menurutnya, keunggulan teknologi tanpa didukung tenaga ahli yang kompeten justru berpotensi menimbulkan risiko.

“Sehebat apa pun produknya, kalau tidak ada pemasangan yang benar dan penguasaan teknologi, itu berbahaya. Kita bisa menjadi sangat tergantung pada pihak luar,” ujar Budiman dalam forum tersebut.

Budiman memaparkan, saat ini distribusi tenaga ahli energi terbarukan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 59 persen tenaga ahli berada di Jawa, sementara sisanya tersebar di wilayah lain. Sumatera Utara menjadi daerah kedua dengan kontribusi sekitar 7,3 persen.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang justru banyak dibangun di luar Jawa, terutama seiring program pemerintah seperti dieselisasi dan elektrifikasi daerah terpencil.

“PLTS ini banyaknya justru di luar kota besar, bahkan di wilayah terpencil. Tapi SDM-nya tidak merata. Ini jadi tantangan besar,” kata dia.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut adalah keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan di daerah. Minimnya pusat pelatihan kompetensi membuat calon tenaga ahli kesulitan memperoleh sertifikasi.

Budiman mencontohkan, tenaga kerja di Bali yang ingin mendapatkan sertifikasi energi terbarukan harus pergi ke Jawa karena belum tersedia lembaga pelatihan kerja (LPK) di daerahnya.

“Kalau dari Bali ingin sertifikasi, tidak bisa di sana. Harus ke Jawa. Ini kan jadi hambatan,” ucapnya.

Selain itu, kapasitas pengembang energi terbarukan lokal juga dinilai masih terbatas. Padahal, pemerintah menargetkan program dedieselisasi mencapai 17,1 gigawatt pada tahun ini sebagai bagian dari percepatan transisi energi.

Menurut Budiman, target tersebut tidak hanya membutuhkan teknologi panel surya, tetapi juga kesiapan SDM yang mampu mengelola sistem secara menyeluruh, termasuk integrasi smart grid, digitalisasi, hingga aspek keamanan sistem energi.

“Bukan hanya soal panel surya. Di dalamnya ada smart grid, digitalisasi, hingga security. Semua itu membutuhkan SDM yang mumpuni,” tutur dia.

Budiman menekankan pentingnya pemerataan akses pelatihan dan penguatan kapasitas SDM di daerah agar target transisi energi nasional dapat tercapai tanpa ketergantungan pada tenaga asing.