Lompatan Prabowo: Big Bang di Lapangan, Big Push di Pembangunan

Pembangunan ala Sachsian

Oleh: Bramastyo Bontas Prastowo

Adidaya Institute

Dalam beberapa bulan terakhir, diskursus publik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada dua sudut pandang utama: apresiasi yang didasarkan pada optimisme dan kritik yang berlandaskan kecurigaan. Pendekatan yang lebih konstruktif bagi masyarakat dan media adalah memahami logika di balik desain kebijakan pemerintah.

Beberapa program prioritas yang diluncurkan ini bukan hanya proyek-proyek yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi terpadu yang saling berhubungan untuk mengatasi kemiskinan multidimensi. Dalam konteks ini, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan dapat diposisikan sebagai satu strategi terintegrasi, bukan sekadar proyek yang berdiri sendiri.

Secara umum, Prabowo menerapkan pendekatan big bang dalam pelaksanaan, yaitu program yang dijalankan secara cepat, serentak, dan mencakup seluruh wilayah nasional, serta big push dalam substansi kebijakan melalui investasi besar yang terkoordinasi pada layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Konsep big bang merupakan strategi tata kelola yang memanfaatkan periode awal pemerintahan untuk melaksanakan berbagai program prioritas secara bersamaan. Dengan demikian, energi politik, legitimasi, dan kapasitas koordinasi difokuskan pada tujuan yang sama.

Di banyak negara, fase awal pemerintahan sering menjadi periode paling efektif untuk reformasi sebelum hambatan birokrasi, perbedaan kepentingan, dan dinamika politik memperlambat perubahan.

Konsep big push dalam pembangunan memandang kemiskinan sebagai isu multidimensi yang saling terkait. Jeffrey Sachs, yang dikenal atas perannya dalam reformasi ekonomi di Eropa Timur, menekankan bahwa kemiskinan ekstrem dan keterbatasan akses layanan dasar tidak dapat diatasi melalui intervensi kecil yang terpisah. Diperlukan paket investasi yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya di sektor gizi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur pelayanan umum, dan penguatan ekonomi lokal.

Jika permasalahan bersifat sistemik, maka respons kebijakan juga harus siKerangka ini menjelaskan mengapa program prioritas Prabowo tampak tersebar namun saling melengkapi. Pilar pertama adalah pembangunan manusia: MBG, CKG, dan Sekolah Rakyat. Dari perspektif investasi jangka panjang, pemenuhan gizi dan kesehatan menjadi fondasi produktivitas nasional, bukan sekadar bantuan sosial.

Anak yang sehat dan bergizi baik memiliki potensi belajar optimal, sehingga meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan. Pilar kedua, 3 Juta Rumah/FLPP, bertujuan memperkuat stabilitas rumah tangga dan membuka akses ke aset strategis. Hunian layak berdampak pada kesehatan, kemampuan belajar, dan mobilitas kerja, sehingga menjadi elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Pilar ketiga, ekonomi rakyat: KDKMP, Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan, berfokus pada penguatan rantai pasok, pencegahan kerugian pascapanen, efisiensi distribusi, peningkatan daya tawar produsen kecil, serta peningkatan nilai tambah di desa dan kawasan pesisir. Pemerintah tidak hanya mendistribusikan manfaat, tetapi juga membangun basis ekonomi lokal yang lebih adil.

Pendekatan big push menuntut tata kelola yang disiplin dan efektif. Kritik utama terhadap model ini tidak terletak pada tujuannya, melainkan pada risiko implementasi seperti kebocoran anggaran, ketidakakuratan data sasaran, tumpang tindih kewenangan, variasi kapasitas daerah, serta kecenderungan mengukur hasil berdasarkan output seremonial, bukan substansi.

Keberhasilan program prioritas sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dan efektivitas pelaksanaan. Pada tahap implementasi, publik perlu membedakan antara evaluasi politik dan evaluasi eksekusi. Evaluasi politik menitikberatkan pada figur dan narasi, sedangkan evaluasi eksekusi berfokus pada kejelasan rantai komando, penerapan standar layanan minimum nasional, konsistensi data antarinstansi, transparansi biaya, kesiapan sumber daya manusia lini depan, serta efektivitas pengawasan dan mekanisme keluhan.

Keberhasilan big push sangat ditentukan oleh pengelolaan aspek-aspek tersebut. Kegagalan umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem pelaksanaan, bukan pada gagasan dasarnya. Dukungan publik yang ideal adalah dukungan partisipatif, yaitu menyetujui arah kebijakan sekaligus aktif mengawasi kualitas implementasinya.