Oleh: Sofyano Zakaria
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi)
Keberadaan Danantara harus dimaknai sebagai langkah serius negara untuk memperkuat kembali kedaulatan ekonomi nasional. Danantara bukan sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi bisa dan seharusnya menjadi instrumen strategis negara dalam membina, memperkuat, dan bahkan mengembalikan kepemilikan saham asing di sejumlah BUMN agar kembali sepenuhnya berada di tangan bangsa sendiri.
Ketika kita berbicara tentang BUMN energi seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan PT Elnusa Tbk Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor strategis: panas bumi, gas bumi, hingga jasa penunjang migas , perusahaan Ini bukan perusahaan yang bergerak di sektor biasa. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketahanan energi nasional.
Namun realitasnya masyarakat sudah lama paham bahwa sebagian saham perusahaan-perusahaan tersebut sudah dilepas ke publik, termasuk investor asing.
Secara hukum hal itu memang sah, karena sudah melalui mekanisme pasar modal.
Tetapi secara nasionalisme ekonomi, kita patut bertanya: apakah sektor strategis ini layak dikuasai pihak luar?
Di sinilah peran Danantara menjadi penting.
Danantara, sebagai entitas pengelola investasi negara, memiliki potensi dan kewenangan untuk melakukan konsolidasi aset-aset strategis nasional. Artinya, Danantara bisa menjadi “pembeli strategis” atas saham-saham BUMN yang saat ini dimiliki pihak asing atau investor luar. Tentu bukan dengan cara merampas, melainkan melalui mekanisme pasar yang sah: buyback, akuisisi bertahap, atau pengalihan kepemilikan melalui skema investasi yang terukur.
Baca Juga
Pertanyaannya: apakah Danantara mampu?
Secara kemampuan finansial, Danantara didesain untuk mengelola dana besar yang bersumber dari aset negara dan pengelolaan investasi jangka panjang. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek, Danantara memiliki daya ungkit (leverage) yang cukup untuk masuk sebagai investor utama di BUMN-BUMN strategis.
Yang dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi strategi.
Pertama, Danantara harus memiliki peta jalan yang jelas: BUMN mana saja yang masuk kategori sangat strategis dan perlu penguatan kepemilikan nasional.
Tidak semua BUMN harus 100 persen tertutup dari investor publik.
