Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin Dipolisikan Eggi Sudjana-Cs, Ini Respons Keduanya
Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
fin.co.id - Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Laporan tersebut langsung memantik respons keras, khususnya dari Ahmad Khozinudin, yang menilai persoalan utama justru berada pada penghentian penyidikan (SP3) terhadap Eggi dan Damai melalui mekanisme restorative justice (RJ).
Baca Juga
Khozinudin Soroti SP3 Lewat Restorative Justice
Ahmad Khozinudin menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan ditujukan pada pribadi Eggi Sudjana maupun Damai Hari Lubis, melainkan pada penerapan SP3 yang dinilainya tidak sesuai dengan KUHAP baru (UU No 20 Tahun 2025).
Menurut Khozinudin, perkara yang menjerat Eggi dan Damai memiliki ancaman pidana di atas lima tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui restorative justice.
“Saya konsisten mempersoalkan SP3 yang diperoleh ES dan DHL bukan karena pemberlakuan KUHAP baru. Ancaman pidananya di atas lima tahun, sehingga tidak bisa di-SP3-kan dengan dasar restorative justice,” ujar Khozinudin dalam pernyataan tertulis, Senin (26/1/2026).
Dinilai Tak Penuhi Syarat Objektif dan Subjektif
Khozinudin menjelaskan, dalam Pasal 5 juncto Pasal 99 KUHAP baru, penerapan restorative justice harus memenuhi dua syarat, yakni objektif dan subjektif.
Secara objektif, ancaman pidana tidak boleh lebih dari lima tahun, sementara secara subjektif harus ada permintaan maaf, pengakuan, serta kesepakatan perdamaian.
Baca Juga
“Status ES dan DHL sebagai tersangka dikenakan Pasal 160 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE, yang ancaman hukumannya enam tahun penjara. Artinya, syarat objektif RJ tidak terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga menilai syarat subjektif tidak dipenuhi karena tidak ada permintaan maaf, tidak ada kesepakatan damai, dan tidak ada pengakuan terkait pokok perkara yang dipersoalkan.
Bukan Hanya Laporan Jokowi
Baca Juga
Khozinudin menambahkan, status tersangka Eggi dan Damai bukan semata-mata akibat laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tetapi juga berasal dari laporan pihak lain seperti Andi Kurniawan, Lechumanan, dan Samuel Sueken.
Namun, menurutnya, tidak pernah ada upaya perdamaian dengan para pelapor tersebut.
“Atas dasar analisis yuridis itulah saya menyimpulkan SP3 ini bukan karena KUHAP baru, melainkan tunduk pada SOP tertentu yang justru berpotensi memecah belah perjuangan,” ucapnya.
Sementara itu, Roy Suryo menanggapi pelaporan terhadap dirinya dengan nada santai. Ia bahkan menyertakan ikon tertawa dalam pernyataan tertulisnya.
Roy menegaskan bahwa dirinya tidak membuat narasi sendiri, melainkan hanya membagikan ulang tulisan yang telah beredar luas di publik.
“Saya hanya menceritakan kembali artikel yang sudah viral,” tulis Roy, sambil menyertakan artikel berjudul “Orkestrasi SP3 dan Kotak Pandora” karya Lukas Luwarso.
Alasan Eggi Sudjana dan Damai Melapor
Damai Hari Lubis menjelaskan, pelaporan terhadap Ahmad Khozinudin bermula dari pernyataan yang mengaitkan pertemuan dirinya dan Eggi Sudjana dengan Jokowi di Solo dengan pemanggilan sejumlah pihak oleh aparat penegak hukum.
Menurut Damai, tudingan tersebut mengarah pada hasutan.
“Menuduh pemanggilan orang-orang itu akibat pertemuan kami dengan Jokowi, menurut saya itu hasutan,” kata Damai saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan bahwa SP3 yang diperolehnya merupakan hak sebagai warga negara yang merasa tidak pantas menyandang status tersangka.
“Saya berjuang secara hukum untuk mencabut status tersangka melalui SP3. Ada mekanisme restorasi pemulihan hak saya,” ujarnya.
Damai juga membantah keras tudingan bahwa SP3 tersebut berkaitan dengan pertemuan di Solo dan menyayangkan istilah “KUHAP Solo” yang dilontarkan Ahmad Khozinudin.
Polemik Masih Bergulir
Kasus saling lapor ini menambah panjang daftar polemik hukum yang menyeret sejumlah tokoh publik. Proses hukum di Polda Metro Jaya kini menjadi sorotan, sementara perdebatan soal batas penerapan restorative justice dalam KUHAP baru kembali mengemuka di ruang publik.