[Redaksional fin.co.id] Darah Hitam di Balik Operasi Absolute Resolve

Oleh: Redaksi fin.co.id


MEMASUKI awal 2026, wajah geopolitik dunia kembali dihantam gelombang kejut yang luar biasa. "Operasi Absolute Resolve" yang diluncurkan militer Amerika Serikat di Caracas, Venezuela, bukan sekadar operasi penangkapan seorang kepala negara. Tumbangnya rezim Nicolas Maduro dan penahanannya oleh unit elite Delta Force AS adalah sebuah pesan keras: di dunia yang kian modern ini, supremasi energi masih menjadi hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar.

Meski Washington membungkus narasi penangkapan Maduro sebagai misi penegakan hukum terhadap "terdakwa" dan upaya membawa "kebebasan serta keadilan" bagi rakyat Venezuela, publik sulit untuk tidak menaruh curiga. Apalagi, hanya selang dua hari setelah penangkapan pada 2 Januari tersebut, Presiden Donald Trump dengan gamblang menyatakan rencananya mengambil alih kendali penuh atas industri minyak Venezuela. Retorika kemanusiaan seketika luntur, berganti dengan aroma kental kepentingan ekstraktif.

Minyak: Kutukan dan Target

Venezuela sejatinya adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, ironisnya, kekayaan itu pula yang menjadi pintu masuk bagi intervensi asing. Pernyataan Trump pada 4 Januari 2026 yang menyebut bahwa "bisnis minyak di sana hampir tidak memompa apa pun" adalah bentuk delegitimasi terhadap kedaulatan ekonomi sebuah bangsa. Dengan dalih infrastruktur yang bobrok dan salah urus, AS merasa memiliki mandat moral untuk mengerahkan raksasa minyak mereka ke Caracas.

Langkah ini adalah pola lama yang dikemas dengan teknologi baru. Rencana pengiriman perusahaan-perusahaan minyak terbesar AS untuk melakukan ekspansi besar-besaran dengan investasi miliaran dolar adalah bukti nyata bahwa "Operasi Absolute Resolve" adalah operasi ekonomi yang dikawal oleh moncong senjata. Washington tidak hanya ingin menumbangkan seorang diktator; mereka ingin menghidupkan kembali mesin uang Venezuela di bawah pengawasan ketat mereka sendiri.

Persoalannya, kedaulatan sebuah negara tidak bisa serta-merta dihapus dengan alasan efisiensi produksi. Ketika Trump menegaskan bahwa AS akan menjalankan roda pemerintahan Venezuela sampai waktu yang dianggap "aman", ia sebenarnya sedang mendeklarasikan sebuah protektorat energi. Hal ini mengonfirmasi kekhawatiran Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, yang menyebut serangan AS sebagai kudeta berdarah demi merampas kekayaan alam.

Rezim Petro-Dollar dan Nafas Terakhir Hegemoni

Untuk memahami mengapa AS begitu agresif di Venezuela, kita harus melihat ke belakang, ke tahun 1971 saat rezim petro-dollar mulai berkuasa. Selama lebih dari setengah abad, minyak dunia telah masuk dalam "perangkap nyamuk" sistem keuangan global. Seluruh dunia dipaksa menjual dan membeli minyak dalam mata uang Greenback, yang sistemnya dikendalikan sepenuhnya oleh lembaga swasta bernama The Federal Reserve (The Fed).

Rumus dasarnya sederhana namun mematikan: selama dunia bergantung pada minyak, dolar berkuasa; dan selama dolar berkuasa, The Fed adalah "dewa" ekonomi global. Namun, memasuki 2026, daya magis sistem ini mulai luruh. Munculnya kripto sebagai alat tukar global yang digerakkan oleh kecerdasan baru anak muda telah membuat The Fed gugup. Upaya The Fed menginstruksikan bank sentral di seluruh dunia untuk menciptakan dolar digital adalah bentuk pertahanan dari ancaman "bocah-bocah bawah tanah".

Dalam kondisi kehilangan kesaktian inilah, sindrom kejayaan masa lalu muncul kembali melalui jalan perang. Penyerangan ke Venezuela dan pengambilan alih fasilitas minyaknya adalah cara AS untuk mempertahankan relevansi petro-dollar. Dengan menguasai cadangan minyak terbesar, AS mencoba memastikan bahwa arus modal energi dunia tetap berada dalam genggaman mereka, sekaligus mencoba menunda keruntuhan sistem keuangan yang mereka bangun di atas tinta dan kertas.

Biaya Mahal Sebuah "Transisi"

Trump mungkin menjanjikan jalan pulang bagi jutaan pengungsi Venezuela dan stabilitas pasokan energi global. Namun, sejarah mencatat bahwa intervensi militer demi sumber daya alam jarang berakhir dengan kesejahteraan rakyat lokal. Sebaliknya, yang sering terjadi adalah eksploitasi tanpa batas yang hanya menguntungkan korporasi raksasa.

Ketegangan di awal 2026 ini memberikan pelajaran pahit: kedaulatan sumber daya alam adalah variabel paling rawan dalam percaturan kekuasaan global. Ketika sebuah negara gagal mengelola "emas hitamnya" dengan kuat secara politik dan militer, maka ia hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi mangsa bagi predator global yang sedang haus akan legitimasi baru.

Kita tidak boleh naif. "Kebebasan" yang dijanjikan Trump di Venezuela tampaknya memiliki label harga yang sangat spesifik, yakni kontrol total atas setiap barel minyak yang keluar dari perut bumi Pulau Margarita hingga Delta Orinoco. Dunia kini sedang menyaksikan sebuah paradoks: sebuah negara besar yang mengklaim sebagai pembela demokrasi, justru menggunakan militer untuk mengamankan aset komoditas.

Kesimpulan: Mengoreksi Arah Dunia

Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional harus melihat peristiwa di Venezuela sebagai pengingat keras. Ketergantungan pada satu sistem keuangan tunggal dan energi fosil yang dikendalikan satu kekuatan adalah risiko eksistensial.