Menjaga Industri Digital Indonesia: Aspirasi Driver Ojek Online dalam Bingkai Kebijakan

Oleh: Piter Abdullah Redjalam, Ekonom Senior Prasasti

Industri digital Indonesia kini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Proyeksi pemerintah menyebutkan lima tahun ke depan nilai ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat, mencapai USD 210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.

Faktor pendorongnya kuat: populasi besar, penetrasi internet yang masif, dukungan regulasi, serta lahirnya startup lokal yang bahkan sudah berstatus unicorn. Penelitian Prasasti menunjukkan bahwa sektor digital lebih efisien dibanding sektor lain karena memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) lebih rendah—artinya setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dibanding sektor tradisional.

Salah satu tulang punggung ekonomi digital adalah layanan on-demand: ojek online, taksi online, dan kurir online. Ekosistem ini bukan hanya menyambungkan pengemudi dengan konsumen, melainkan juga jutaan UMKM. Pada 2023, kontribusi ride hailing terhadap PDB mencapai Rp382,62 triliun (2% PDB), sekaligus menyerap tenaga kerja di tengah badai PHK manufaktur.

Seiring tumbuhnya sektor ini, polemik soal besaran komisi aplikator terhadap driver kian mencuat. Pemerintah telah menetapkan batas maksimum komisi 20%, dengan kewajiban 5% dialokasikan untuk program kesejahteraan driver.

Namun, di tengah pertumbuhan pesat sektor ini, masih muncul protes dari sebagian driver yang menyoroti besaran komisi. Bagi mereka, kebijakan aplikator dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan pengemudi. 

Polemik ini penting dicermati, karena hanya dengan memahami aspirasi dan pengalaman para driver aktif, kita bisa menilai apakah isu yang kerap muncul di ruang publik tersebut benar mencerminkan kondisi riil.

HASIL SURVEY

Klaim yang disampaikan sebagian pihak adalah bahwa sistem komisi yang diterapkan oleh aplikator bersifat mengeksploitasi driver. Apakah memang demikian?

Untuk menjawabnya, penting memahami aspirasi dari para driver aktif secara langsung. Penulis bersyukur bisa mendapatkan hasil dari dua survei terbaru yang diselenggarakan oleh Lembaga terpercaya yaitu Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI). Kedua survey ini dilakukan terhadap para driver aktif dan hasilnya memberikan gambaran yang menarik.

Survey yang pertama adalah survey yang dilakukan oleh Tenggara Strategics. Survey ini dilakukan pada September 2025 yang lalu terhadap 1.052 driver aktif di Jabodetabek. Hasilnya menunjukkan bahwa 82% driver lebih memilih potongan komisi 20% tetapi orderan tinggi, ketimbang potongan 10% orderan sepi.

Masih terkait potongan komisi, hasil survey juga menunjukkan bahwa dari sejumlah driver yang pernah mencoba platform dengan potongan 10%, 85% mengatakan penghasilan sama saja atau bahkan lebih rendah.

Sementara itu terkait status hubungan aplikator dan driver, hasil survey menunjukkan mayoritas driver (85%) tidak keberatan dengan status “mitra”. Bagi mereka fleksibilitas jam kerja merupakan hal yang utama. Mereka juga memahami bahwa status pekerja justru bisa merugikan bagi driver.

Secara umum hasil survey Tenggara Strategics menyimpulkan bahwa bagi driver di wilayah metropolitan, kepastian order dan perlindungan tambahan lebih penting daripada sekadar besaran potongan. Hasil survey juga menunjukkan bahwa potongan rendah tanpa jaminan order tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.

Survey Paramadina ternyata memberikan hasil yang sejalan dengan survey Tenggara Strategic. Survey Paramadina dilakukan di 6 kota besar dengan sampel 1.623 responden. Hasilnya, 60,8% responden (driver) juga memilih potongan 20% dengan insentif dan promo (yang berarti orderan lebih terjamin tinggi) dibandingkan potongan 10% tanpa insentif yg bisa berarti orderan sepi.