Kementerian BUMN Siapkan Aturan Dukung Penyaluran KPR Masyarakat Berpenghasilan Rendah

"Sehingga di luar kan DP sudah turun banget gitu ya. Tapi masih ada biaya-biaya lain yang kita mau coba kecilin lagi supaya biaya awalnya enggak terlalu berat atau itu bisa di diangsur juga," katanya.

Selain itu, ada juga penghapusan PPN dan biaya BPHTB yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga hal itu akan mempermudah dan mempermurah proses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

"Jadi paling enggak biaya transaksi seperti BPHTB, itu sama pemerintah ditanggung kan Sehingga Turun. Jadi, benar-benar ya pas beli rumah ya bayarnya hanya untuk beli rumah saja, enggak ada lagi," imbuhnya.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan, saat ini kepemilikan rumah dengan skema KPR Subsidi maupun non subsidi sebenarnya prospeknya sangat tinggi. Namun memang diperlukan inovasi dalam produk keuangan yang diberikan oleh perbankan agar serapannya optimal.

Sehingga, ia berharap BTN segera merampungkan produk pembiayaan KPR yang kompetitif sehingga bisa diakses oleh masyarakat menengah maupun MBR.

Ia mencontohkan, Perumnas Samesta Pasadana yang saat ini sudah bisa menjual 1.500-an unit rumah dari proyeksi unit sebanyak 2.800 rumah.

"Jadi kebutuhan untuk mereka dekat dengan rumah pasti dibutuhkan. Jadi ya prospeknya masih bagus sekali. Dan aksesnya, transportasinya juga mendukung, mulai dari kereta api, nanti ada exit tol, sangat mendukung," pungkasnya.