fin.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia. Melalui perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah, kementerian ini berperan aktif dalam mitigasi bencana, terutama di wilayah Jabodetabek-Punjur.
Ossy menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani masalah banjir, bukan sekadar saling menyalahkan. "Kami mendukung penuh upaya mencari solusi banjir. Sinergi dan kerja sama adalah kunci utama," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis, 27 Maret 2025.
Strategi Pengendalian Banjir di Jabodetabek-Punjur
Upaya pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur telah diatur dalam Perpres 60 Tahun 2020. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi di daerah, terutama akibat perbedaan kebijakan di tiap wilayah. "Grand design tata ruang sudah sangat komprehensif, tetapi penerapannya masih menemui kendala," jelas Ossy.
Salah satu proyek strategis yang tengah dikebut adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Pemerintah menargetkan eksekusi proyek ini setelah penetapan lokasi pada April 2025. Selain itu, pengamanan badan air dan penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai juga menjadi fokus utama Kementerian ATR/BPN.
Langkah Konkret Kementerian ATR/BPN
Untuk mendukung upaya mitigasi banjir, kementerian telah menyiapkan tiga strategi utama:
1. Revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar lebih adaptif terhadap kondisi terkini.
2. Sertipikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan yang memperparah risiko banjir.
Baca Juga
3. Pengadaan Tanah untuk proyek pengendalian banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku.
"Kami siap mendukung pengadaan tanah, terutama untuk kepentingan umum dan mitigasi bencana. Dengan koordinasi yang baik, konflik sosial bisa diminimalkan," tambah Ossy.
Pendekatan Berbasis Ekosistem
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem dalam menangani risiko banjir. "Tidak boleh ada kebijakan yang terkotak-kotak. Kita perlu rencana aksi pencegahan yang komprehensif," tegasnya.
Hadir dalam rapat ini sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. (*)
