Danantara dan Kontroversi Pembentukannya: Kekuasaan Besar, Pengawasan Minim, dan Bayang-Bayang Skandal 1MDB

fin.co.id - 24/02/2025, 12:31 WIB

Danantara dan Kontroversi Pembentukannya: Kekuasaan Besar, Pengawasan Minim, dan Bayang-Bayang Skandal 1MDB

Sejumlah karyawan keluar dari Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). ANTARA FOTO/Reno Esnir

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ

Hari ini, Senin (24/2/2025), semestinya menjadi catatan sejarah bagi transformasi pengelolaan kekayaan negara. 

Pada pukul 10.00 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Presiden juga dijadwalkan akan turut melantik para petinggi Danantara, di antaranya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO (Chief Executive Officer), Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO (Chief Operating Officer), dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir sebagai CIO (Chief Investment Officer). 

Namun, di tengah optimisme yang dikampanyekan pemerintah, tak dapat dipungkiri bahwa pembentukan Danantara memicu kontroversi. 

Ada berbagai pertanyaan mengenai independensi dan profesionalisme para petinggi lembaga ini, serta kekuasaan besar yang diberikan kepada Danantara tanpa mekanisme check and balances yang memadai.

Independensi dan Profesionalisme Petinggi Danantara

Susunan kepemimpinan Danantara menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait independensi dan profesionalisme mereka. 

Dengan pengangkatan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam politik dan bisnis, ada kekhawatiran bahwa Danantara akan lebih melayani kepentingan elite tertentu daripada menjalankan mandatnya sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan. 

Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis. 

Dalam konteks pengelolaan investasi negara, independensi adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik, bukan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu.

Kekuasaan Besar dengan Minim Check and Balances

Danantara dibentuk sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. 

Khanif Lutfi
Penulis