Jika lembaga ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada regulasi yang ketat, maka skandal serupa bisa terjadi.
Dengan modal awal mencapai Rp1.000 triliun dan aset pengelolaan Rp 14.670 Triliun, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang sangat besar, yang jika tidak diawasi dengan baik, bisa menjadi bancakan bagi para elite penguasa.
Iklim Investasi yang Tidak Pasti
Pembentukan Danantara juga terjadi di tengah ketidakpastian iklim investasi global.
Dengan ketegangan geopolitik yang meningkat, suku bunga yang tinggi, dan perlambatan ekonomi global, tantangan dalam mengelola investasi negara menjadi semakin kompleks.
Untuk menghadapi tantangan ini, sebuah lembaga investasi harus memiliki tata kelola yang kuat dan transparansi yang tinggi agar tetap bisa menarik kepercayaan investor domestik maupun internasional.
Namun, hingga kini, Danantara masih minim dari aspek governance yang jelas.
Baca Juga
Tidak ada jaminan bahwa kebijakan investasinya akan benar-benar didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) dan bukan sekadar instrumen untuk memperkaya kelompok tertentu.
Jika mekanisme pengelolaan yang diterapkan tidak jelas, maka lembaga ini berisiko mengalami kegagalan atau bahkan menjadi pusat skandal keuangan baru di Indonesia.
Waspadai Danantara Jadi Bancaan Politik
Danantara berpotensi menjadi tonggak baru dalam pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga menyimpan risiko besar jika tidak diawasi dengan baik.
Dengan kekuasaan yang sangat besar dan minimnya mekanisme check and balances, ada risiko bahwa lembaga ini akan menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan.
Kesamaan dengan skandal 1MDB Malaysia semakin memperkuat kekhawatiran bahwa Danantara bisa menjadi bancakan politik dan ekonomi tertentu, yang pada akhirnya bisa merugikan negara dan masyarakat luas.
Tanpa adanya transparansi, akuntabilitas, dan regulasi yang ketat, Danantara bisa menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak.
Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dari berbagai pihak, termasuk DPR, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas, untuk memastikan bahwa lembaga ini benar-benar berfungsi sesuai tujuannya dan tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.
