Mampukah Danantara Membiayai Tiga Juta Rumah Rakyat? Belajar dari Penyimpangan Subsidi LPG 3 Kg

Oleh : Salamuddin Daeng 

Apa sebetulnya yang harus dilakukan Danantara? Apa signifikasinya lembaga ini bagi Pemerintahan Prabowo Gibran? Mengapa lembaga ini dibentuk dan dipayungi dengan cukup kuat  oleh UU BUMN? Kita tahu bahwa UU ini dibahas dan disahkan dengan cepat. 

Tentu saja dikarenakan suatu alasan yang sangat berarti yakni bagaimana membangun lembaga pembiayaan yang murah dalam rangka mendukung program prioritas dan mendesak  pemerintah.  

Perlu diingat, bahwa tanpa tujuan mencapai kedaulatan negara atas keuangan nasional pendirian Danantara tidak akan relevan dengan masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. 

Ini harus menjadi pijakannya yakni kedaulatan negara atas keuangan akan menjadi sumber utama dalam menyediakan dasar keuangan untuk menggerakkan program utama pemerintahan yang baru berumur tiga bulan ini.

Danantara tengah dihadapkan dengan tiga usaha utama yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran yakni: 

1) Hilirisasi sumber daya alam. 

2) Industri pangan dalam mendukung makan bergizi gratis dan 

3) Pembangunan tiga juta rumah dalam program perumahan rakyat. Ketiganya adalah usaha menghubungkan kekuatan keuangan Indonesia yang sebenarnya dengan usaha membangkitkan kembali industri nasional yakni Industry dasar, industri makanan dan minuman dan industri perumahan.

Program hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah sejak era Presiden Jokowi. Dalam usaha hilirasi sumber daya alam telah melibatkan banyak pembiayaan sektor swata dan juga modal asing. Sementara makan bergizi gratis sepenuhnya akan dibiayai oleh negara melalui APBN. 

Program ini memang bukan bisnis komersial namun diharapkan akan mendongkrak usaha rakyat menengah ke bawah yang banyak bekerja dalam industri pangan makanan dan minuman. Selanjutnya program pembangunan tiga juta rumah merupakan program prioritas yang akan dibiayai oleh subsidi pemerintah, investasi sektor swasta nasional dan penanaman modal asing.  Masuk akal jika ketiganya dikatakan dapat memompa pertumbuhan hingga 8 persen. 

Dalam pembahasan sebelumnya berkali kali telah dikatakan bahwa hambatan terbesar dalam pembangunan Industri nasional adalah tingginga biaya keuangan. Penyebabnya adalah depresiasi mata uang, inflasi, yang menimbulkan persaingan yang kurang sehat antara usaha pemerintah dan BI  mendapatkan uang dalam membiayai APBN dan sisi lain rakyat, sektor swasta dalam mendapatkan uang untuk membangun usaha usaha produktif dan industrialisasi nasional.

Danantara adalah badan  lain diluar Kementerian Keuangan dan BI yang akan menjalankan fungsi sebagai badan pembiayaan investasi. Karena kita mengetahui bahwa kementerian keuangan tidak mungkin membiayai investasi. Demikian juga BI tidak ditugaskan untuk membiayai investasi. Memang ada bank bank nasional, namun tidak sepenuhnya dibawah kendali pemerintah untuk membiayai investasi terutama dalam rangka membangun industrialisasi nasional. Itu bukan tujuan dari semua bank komersial. 

Danantara akan mengelola aset setidaknya seluruh bank BUMN dan dua perusahaan BUMN nonbank yakni Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sampai dengan tahun 2023 total aset semua BUMN mencapai Rp11.684 triliun, aset yang sangat besar. Sementara aset yang akan dikelola sebagai usaha menciptakan sumber keuangan yang besar yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. 

Aset utama tersebut mencapai 1900 triliun rupiah aset bank mandiri, 1965 triliun rupiah aset bank BRI, 1000 triliun rupiah aset bank BNI, dan sekitar 438 triliun rupiah aset bank BTN. Selanjutnya aset dua BUMN non bank yakni 1670 triliun rupiah aset PLN dan 91,123 miliar dolar atau 1500 triliun rupiah aset Pertamina. Ini adalah aset yang sangat besar yang mencapai 8473 triliun rupiah (laporan keuangan 2023) yang dapat dijadikan dasar bagi pengadaan sumber keuangan untuk program prioritas pemerintah. Aset jumbo bos!