Dengan adanya peta yang jelas dan akurat, berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, hingga investasi swasta dapat dilakukan dengan lebih terencana dan terukur.
Selain itu, kebijakan ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun asing.
Pinjaman lunak dari Bank Dunia yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN juga mencerminkan kepercayaan lembaga internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan untuk program-program pembangunan yang strategis.
Meskipun pinjaman ini bersifat lunak, artinya dengan bunga yang relatif rendah dan jangka waktu yang panjang, pemerintah Indonesia tetap harus berhati-hati dalam mengelola dana tersebut untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positif jangka panjang.
Tantangan yang Masih Ada dan Harapan ke Depan
Namun, meskipun banyak potensi manfaat yang dapat diperoleh dari pinjaman ini, sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Salah satunya adalah koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkadang tidak berjalan mulus.
Proses pembaruan data dan pembuatan peta yang akurat membutuhkan waktu dan tenaga yang besar.
Selain itu, tantangan lain juga datang dari aspek sosial dan politik, di mana pemangku kepentingan lokal perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak negatif, seperti konflik lahan atau ketidakadilan.
Baca Juga
Namun, dengan optimisme yang tinggi dan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, program one map policy diharapkan dapat berjalan dengan lancar.
Pemerintah juga berharap pinjaman lunak ini akan menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, pinjaman lunak ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia mencapai tata ruang yang lebih baik dan pengelolaan pertanahan yang lebih efektif, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional yang lebih inklusif di masa depan. (*)
