News

Ini 3 Menteri Prabowo yang Baru Dilantik Sudah Buat Kontroversi hingga Tuai Kritikan, Ada yang Minta Anggaran Rp20 Triliun

Terhitung ada tiga Menteri di Kabinet Merah Putih Pemerintah Prabowo Subianto yang mengeluarkan pernyataan kontroversial hingga jadi sorotan netizen di media social pasca pelantikan.

Ini 3 Menteri Prabowo yang Baru Dilantik Sudah Buat Kontroversi hingga Tuai Kritikan, Ada yang Minta Anggaran Rp20 Triliun
Ini 3 Menteri Prabowo yang Baru Dilantik Sudah Buat Kontroversi hingga Tuai Kritikan, Ada yang Minta Anggaran Rp20 Tiliun.

fin.co.id - Terhitung ada tiga Menteri di Kabinet Merah Putih Pemerintah Prabowo Subianto yang mengeluarkan pernyataan kontroversial hingga jadi sorotan netizen di media social pasca pelantikan.

Mulai dari meminta anggaran Rp20 triliun, hingga menyebut kasus pembunuhan, penjarahan dan penculikan pada tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Pernyataan kontroversial tersebut dikeluarkan tepat beberapa jam usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024.

1. Menteri Yusril Ihza Mahendra:

Yang pertama, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra jadi sorotan dan tuai kritik, lantaran mengatakan selama beberapa decade terakhir, Indonesia tidak ada kasus pelanggaran HM berat.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM saya 3 tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

Yusril mengatakan, yang disebut pelanggaran HAM berat itu seperti genosida, pembersihan etnis, dan itu tidak terjadi di Indonesia.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," ujarnya.

Saat ditanya kasus kerusuhan ada tahun 1998, Yusril mengatakan itu bukan pelanggaran HAM berat.

"Enggak," ujarnya singkat. Namun Ia tidak melanjutkan kembali alasan kenapa tidak menyebut tragedi '98 sebagai pelanggaran HAM berat.

Pernyataan Yusrli itu kemudian dikritik oleh eks Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, Menteri tidak punya hak menyebut sebuah kejadian sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mahfud mengatakan, kerusuhan tahun 1998 telah disepakati oleh Komnas HAM dan Pemerintah era Jokowi sebagai pelanggaran HAM berat.

"(Tragedi 1998) Sudah ditetapkan oleh Komnas HAM (sebagai pelanggaran HAM berat). Diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2024.

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM, menurut Undang-undang," katanya.

2. Menteri Natalius Pigai:

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk Kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 20 triliun.

Menurutnya, anggaran yang diberikan untuk Kementerian HAM saat ini termasuk bagian kecil dari anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM serta Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” katanya usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

Pigai mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pria asal Papua ini berkata, Kemenkum HAM akan melakukan pembangunan fisik dan fisik sehingga memerlukan anggaran besar.

Menanggapi itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal mengkritik keras Natalius Pigai yang meminta anggran Rp 20 triliun untuk kementeriannya.

Dino Patti Djalal menilai, permintaah Natalius Pigai itu tidak masuk akal dan akan menghambur-hamburkan uang negara.

"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk naikkan anggaran dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun adalah hal yangg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR," tulis Dino Patti Djalal di akun X, dikutip Rabu 23 Oktober 2024.

Dia menilai, anggaran Rp20 triliun berpotensi terjadinya korupsi karena program-program yang tidak jelas.

"Akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," katanya.

Dia mengatakan, sebagai Menteri, Natalius Pigai seharusnya tidak menyulitkan Presiden Prabowo dan harus menjaga kredibilitas kementeriannya.

"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything," kata Dino.

3. Menteri Desa Pakai Kop Kementerian untuk Acara Keluarga:

Usai dilantik jadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto malah jadi sorotan. Pasanya, dia membuat surat undangan untuk kepala-kepala desa dengan menggunakan kop Kementerian.

Surat undangan tersebut berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal ditujukan kepada sejumlah kepala desa dan ketua RT/RW untuk hadir acara haul ibu dari Yandri Susanto di hari santri nasional. Padahal acara itu bukan acara resmi kementerian.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik keras Yandri yang menggunakan kop dan stempel kemeterian dalam surat undangan haul ibunya.

"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes," kata Mahfud seperti dikutip dalam akun X-nya, Selasa 22 Oktober 2024.

Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) ini meminta Yandri untuk lebih berhati-hati menggunakan jabatan menteri. Menurutnya, jabatan publik tak seharusnya digunakan untuk urusan pribadi.

"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," kata Mahfud.

Yandri Susanto kemudian buka suara merespon kritik itu. Yandri menegaskan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam acara tersebut.

"Bisa kita koreki nanti itu kan. Tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," jelas Yandri saat ditemui di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun di Kabupaten Serang, Banten, Selasa 22 Oktober 2024.

Yandri mengucapkan terimakasih ke Mahfud MD atas kritikannya. Dia berujar tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan kementerian untuk kegiatan pribadinya. (*)

Berita Terkait