fin.co.id - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menunda pembacaan putusan atas gugatan yang dilayangkan PDI Perjuangan (PDIP) mengenai keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Penundaan yang seharusnya berlangsung pada 10 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB, ini disebabkan oleh sakitnya Ketua Majelis Hakim Joko Setiono.
Dalam pernyataan resminya, Juru Bicara PTUN Jakarta, Irvan Mawardi, menjelaskan bahwa Joko Setiono sudah tidak hadir sejak 8 Oktober 2024 dan pihaknya tidak mengetahui di mana hakim tersebut dirawat. Irvan menegaskan bahwa penundaan ini murni berdasarkan alasan kemanusiaan, dan bukan karena agenda politik atau kepentingan lain.
Konteks Hukum Gugatan
Gugatan PDIP terdaftar dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan pelanggaran prosedural dalam meloloskan Gibran sebagai cawapres. PDIP mengklaim bahwa KPU menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
PDIP juga menyoroti bahwa PKPU tersebut tidak dibahas dengan Komisi II DPR RI, yang merupakan keharusan dalam proses legislasi. Meskipun demikian, Irvan memastikan bahwa penundaan ini tidak akan mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan.
Dampak Penundaan Putusan
Dengan ditundanya pembacaan putusan hingga 24 Oktober 2024, keputusan PTUN akan diumumkan hanya beberapa hari setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari putusan tersebut terhadap legitimasi pemerintahan baru yang akan dilantik.
Pengadilan TUN menjelaskan bahwa ketua majelis hakim tidak dapat digantikan, sehingga proses harus terhenti hingga hakim yang bersangkutan dapat kembali bertugas. Prosedur ini merupakan bagian dari aturan yang menjamin keadilan dan integritas proses hukum.
Kasus ini menunjukkan dinamika antara hukum dan politik di Indonesia, terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Sementara PDIP berjuang untuk menegakkan prosedur hukum, PTUN berfokus pada pemenuhan prinsip keadilan. Masyarakat dan pengamat politik kini menantikan hasil akhir dari gugatan ini, yang berpotensi memengaruhi arah politik Indonesia ke depan. (*)
