Sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT) suap pun banyak tercatat melibatkan pegawai BPK. Diantaranya OTT suap bupati Sorong yang menyeret nama Anggota VI BPK Pius Lustrilanang, serta kasus OTT suap bupati Bogor Kasub Auditorat jabar III Anthon Merdiansyah dan Hendra Arko Mulawan selaku ketua tim audit interim Kabupaten Bogor, dan yang lainnya.
Selain itu, terdapat juga kasus suap Kabupaten Meranti yang menyeret seorang Auditor BPK Riau, Fahmi Aressa ke meja hijau serta dinyatakan terbukti menerima suap Rp1 miliar dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
Pada tahun 2022, KPK telah menahan sejumlah nama perwakilan BPK provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2020.
Mereka adalah Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara atau Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Andy Sonny (AS) dan Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM).
Baca Juga
- Dipanggil Prabowo, Raffi Ahmad Siap Bantu Sektor Kepemudaan dan Kreativitas
- Penetapan Tersangka Kasus Perundungan Mahasiswi PPDS Undip Aulia Risma Ditunda
Terakhir adalah dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan soal adanya kabar penyelidikan kasus yang melibatkan anggota DPR dan BPK tersebut.
Pihaknya pun menegaskan akan menyampaikan informasi perkembangan kasus ini ke publik.
"Terkait dengan peran anggota BPK di dalam beberapa perkara, ini masih lidik. Pak AS (anggota BPK) dan HG ini di Komisi XI masih dalam lidik," ujar Asep kepada awak media, Kamis 4 Juli 2024. (Can)
Baca Juga
- Undang 5 Pembicara dari Luar Negeri, Esa Unggul Dukung Pendidikan Taraf Internasional
- Jokowi Teken 10 Nama Capim dan Calon Dewas KPK 2024-2029
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
