fin.co.id - Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto diminta oleh Bank Dunia (World Bank) untuk mengintensifkan upaya reformasi perpajakan, guna mengimbangi defisit fiskal yang berpotensi melebar saat ia harus melaksanakan janji-janji kampanyenya.
Bank Dunia mengingatkan aturan fiskal jangka panjang yang "kredibel" di Indonesia telah membantu menarik investasi dan menurunkan premi risiko negara.
"Penting untuk mempertahankan kebijakan makro yang bijaksana, kredibel, dan transparan, sekaligus menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan pembelanjaan prioritas pada perlindungan sosial dan investasi pada sumber daya manusia, dan infrastruktur," papar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dikutip Selasa 25 Juni 2024.
Bank Dunia memperkirakan defisit anggaran Indonesia akan melebar menjadi 2,5 persen tahun ini dari 1,7 persen tahun 2023 lalu. Hal itu terjadi karena Indonesia menghadapi dampak penurunan harga komoditas, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekspor.
Baca Juga
- BTN Catatkan Pencapaian On Track Per Mei 2024
- Diskusi Buku 'Mega Merger In The Pandemic Era': Catatan Sejarah, Referensi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia
Indonesia mempunyai batasan UU yang mewajibkan defisit anggaran tahunan tidak boleh melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Habib Rab, ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan bahwa reformasi pendapatan dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, penghapusan pengecualian, dan peningkatan praktik audit.
Ia mencatat pengumpulan pajak Indonesia relatif kecil dibandingkan negara-negara berkembang karena beberapa tantangan struktural dan administratif.
Rasio pajak negara ini, yaitu rasio penerimaan pajak terhadap PDB, hanya berada pada angka 10,21 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asean yang sebesar 14 persen.
"Dalam jangka menengah, pengumpulan pajak juga dapat ditingkatkan melalui data pihak ketiga yang membantu melacak dan memverifikasi pendapatan," katanya.
Baca Juga
- Selly Adriatika, Sosok Wanita Paling Berpengaruh Dunia PR
- Jasa Marga Sabet Dua Penghargaan Top 100 Indonesia Inspiring Women Award 2024
Secara terpisah, Thomas Djiwandono, anggota tim transisi ekonomi presiden terpilih, mengatakan pemerintahan baru akan memastikan defisit tetap di bawah batas yang ditetapkan.
Pemerintahan Joko Widodo telah merancang alokasi 71 triliun rupiah (USD 5,9 miliar) untuk mendanai program makanan gratis bagi anak-anak sekolah tahun depan, program yang dijanjikan Prabowo.
Djiwandono mengatakan "Usulan anggaran tersebut sudah kami diskusikan dengan Menteri Keuangan saat ini bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan disiplin fiskal tetap menjadi prioritas kami."
Banyak analis yang menyatakan kekhawatirannya mengenai mahalnya program ini, karena program ini diperkirakan akan menghabiskan sebagian besar anggaran tahunan negara.
Dalam pertemuan tingkat kebijakan baru-baru ini, Gubernur Bank Sentral Indonesia Perry Warjiyo menyoroti bahwa kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal pemerintahan berikutnya telah memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah dalam sebulan terakhir, di tengah ketidakpastian eksternal yang sedang berlangsung.
Prabowo, yang akan menjabat pada bulan Oktober, dilaporkan berupaya meningkatkan rasio utang terhadap PDB menjadi 50 persen, dari sebelumnya kurang dari 40 persen untuk mendanai janji kampanyenya, termasuk makanan gratis. Namun Djiwandono membantah rencana tersebut.
