fin.co.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membenarkan jika terdapat 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih bermasalah dan belum dibereskan.
Namun demikian, AHY bilang bahwa 2086 hetare lahan yang bermasalah itu saat ini sedang dalam proses finalisasi.
"Memang ada 2.086 hektare yang dinyatakan masih belum clean and clear kalau bagi BPN itu sederhana prinsipnya adalah ketika lahan itu udah clean and clear baru kita bisa berikan sertifikat, nah memang ada sebagian, tidak semua dari 2.086 hektare itu yang diduduki oleh masyarakat," ujar AHY, Rabu, 12 Juni 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat itu kemudian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sudah menghadirkan solusi lewat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.
Dalam hal ini, ia menuturkan bahwa pemerintah sedang mendiskusikan dan melakukan finalisasi terkait rincian ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat di IKN.
"Karena pada akhirnya, tentunya tidak bisa kita berharap masyarakat bergeser dengan sendirinya sebelum diberikan kompensasi atau relokasi yang baik sehingga mereka bisa hidup dengan baik, dengan tenang dan tidak menjadi korban, dan ini terus kami bicarakan," ucap dia.
"Kemudian nanti dikoordinasikan di tingkat pusat maupun daerah sampai dengan tim terpadu yang bisa untuk mengeksekusi karena pada akhirnya tentunya tidak bisa kita berharap masyarakat bergeser dengan sendirinya," (Anisha Aprilia)
