fin.co.id - Rencana pemerintah menggelontorkan bantuan pangan beras senilai Rp 9 triliun mendapatkan komentar dari Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.
Menurut Senior Ekonom INDEF yang juga dosen pengajar di UPN VETERAN Jakarta ini, angka Rp 9 triliun merupakan angka yang cukup banyak dan lebih dari cukup untuk menyokong perekonomian 22 juta keluarga tidak mampu penerima manfaat.
Lebih lanjut, Tauhid menekankan tentang banyaknya masyarakat miskin yang berhak tapi belum terdata, sebaliknya yang tidak berhak malah masuk dalam data penerima bantuan.
Karena itulah, diperlukan adanya screening pendataan penerima manfaat yang tepat sasaran dan jangan dulu diperluas sasarannya sehingga bisa sangat maksimal bantuan bagi penerima manfaat.
"Kita masih ada masalah inclusion dan exclusion error dari data, artinya banyak masyarakat miskin yang berhak tapi belum masuk dan ada yang tidak ber-hak tapi malah masuk dalam data," ujar Tauhid saat dihubungi leh Disway pada Senin (10/09).
Selain itu, Tauhid juga menambahkan bahwa yang hal yang perlu dilakukan sekarang adalah memperbaiki sistem pendataan masyarakat, bukan perluasan sasaran bantuan pangan.
Hal ini agar bantuan pangan dapat tersalurkan dengan lancar dan diterima oleh pihak yang benar-benar ber-hak mendapatkannya.
Baca Juga
"Sekarang kan malah banyak yang sebenernya mampu malah dapet bansos. Nah, Problemnya sebenernya disitu, kita masih ada masalah inclusion dan exclusion error dari data, artinya banyak masyarakat miskin yang berhak taoi belum masuk dan ada yang tidak ber-hak tapi malah masuk dalam data," Kata Tauhid.
Adapun, alokasi anggaran Bapanas dalam RAPBN 2025 ditetapkan sebesar Rp329,9 miliar atau 25,4% lebih rendah dari pada pagu anggaran 2024.
Tambahan anggaran sebesar Rp589,59 miliartersebut diperlukan untuk kebutuhan kegiatan regular Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2025.
Dengan rincian, Rp155,9 miliar untuk kegiatan pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan; Rp185,19 miliar untuk pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi; Rp212,85 miliar untuk pemantapan keanekaragaman konsumsi pangan; serta Rp35,93 miliar untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya.
Selain itu, Bapanas juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,22 triliun untuk kebutuhan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) termasuk di dalamnya program bantuan pangan.
- Bianca Chairunisa -
