FIN.CO.ID - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendorong jajarannya untuk segera mendirikan sekolah menengah Katolik negeri. Hal ini disampaikannya pada peluncuran Program Prioritas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik di Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.
Gagasan yang disampaikan Gus Yaqut itu mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk pengamat pendidikan. Pasalnya, sekolah menengah keagamaan masih didominasi oleh agama Islam.
Pegiat pendidikan dan literasi Andreas Tambah mengatakan, hal ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berbasis agama.
BACA JUGA:
- MUI Respon Menag Yaqut Soal Haji dengan Visa Tidak Resmi Ibadah Tidak Sah
- Kemenag Tegur Keras Garuda Indonesia Atas Insiden Gangguan Mesin Pesawat Saat Take Off dengan Calon Haji
"Ini langkah yang bagus dan kedepannya, saya harap bukan hanya yang berbasis agama Katolik. Tetapi sekolah-sekolah yang berbasis agama (lain) itu perlu," kata Andreas ketika dihubungi pada Sabtu 18 Mei 2024.
Selain itu, dibangunnya sekolah menengah agama Katolik ini mampu menghancurkan pandangan bahwa pemerintah berlaku diskriminatif terhadap agama tertentu. Sebaliknya, masyarakat semakin tersadar bahwa Indonesia berangkat dari kebhinekaan.
"Apabila ini inisiasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita itu memang berangkat dari perbedaan," sambung Anggota Komisi Pendidikan ini.
Pendirian sekolah keagamaan di wilayah dengan mayoritas penganut, seperti Hindu di Bali dan Kristen di Sumatra, perlu dikuatkan. "Sehingga nanti pemerataan pendidikan yang berbasis agama itu dirasakan betul oleh masyarakat umumnya, dan khususnya yang menganut agama-agama (selain Islam)," tuturnya.
Andreas menilai, pemerintah bisa dengan mudah mencapai target pendirian sekolah Katolik negeri pada tahun depan. "Kalau memang serius ya gampang saja didirikan," tandasnya.
Dia mencontohkan, langkah yang bisa dilakukan yakni dengan mengadopsi kurikulum dan sistem dari sekolah Katolik yang sudah mapan. "Untuk sementara sebagai pendampingan, lalu setelah 1-2 tahun berjalan, itu dilepas. Itu kan jadi lebih mudah melaksanakannya. Dan para pendidik yang berlatar agama cukup banyak," paparnya.
Kemudian, ia juga mendukung upaya pemerintah dalam mendirikan sekolah berbasis agama yang menekankan pada pendidikan karakter. Hal ini mengingat terjadinya degradasi moral karakter bangsa yang menjadi masalah di kalangan masyarakat.
Terlebih, pembentukan karakter ini tidak hanya terjadi di sekolah, melainkan lingkungan masyarakat. Dia mencontohkan tokoh-tokoh penting, seperti politisi, budayawan, atau bahkan akademisi yang tidak memberikan contoh kurang baik.
“Inilah tantangan bagi pemerintah dalam membentuk karakter warganya, khususnya melalui sekolah. Saya mendukung upaya pemerintah mendukung sekolah berbasis agama yang menekankan pada pendidikan karakter,” katanya.
BACA JUGA:
- PPKn Beda dengan Pendidikan Pancasila, BPIP Terus Kuatkan Jaringan Melalui BTU Pendidikan Pancasila
- Selama 2023, MIND ID Optimalkan Program TJSL Bagi Pendidikan, Lingkungan, dan UMK
(Annisa Amalia Zahro)
