Aset Fredy Pratama Senilai Rp432 Miliar Disita Polri

FIN.CO.ID-  Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) telah menyita aset gembong narkoba Fredy Pratama senilai Rp 432 miliar. Aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, hingga uang tunai.

"Total penyitaan aset dari jaringan Fredy Pratama hingga saat ini terhitung senilai Rp432,20 miliar," kata Kasatgas P3GN, Irjen Asep Edi Suheri di Bareskrim Polri, Senin, 6 Mei 2024.

Selain itu, lanjut Asep, polisi juga telah menangkap 60 orang jaringan Fredy. 

BACA JUGA:

• Pabrik Ekstasi Milik Fredy Pratama di Sunter Jakarta Utara Digerebek Polisi
• Gerebek Pabrik Ekstasi Jaringan Fredy Pratama di Sunter, Bareskrim Polri Ringkus 6 Tersangka

Pria yang menjabat sebagai Wakabareskrim Polri itu mengatakan dari 60 pelaku tersebut, 45 pelaku kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, 1 pelaku masih P-19, dan 14 pelaku masih proses penyidikan.

"Tahap 2 sebanyak 45 tersangka, P-19 sebanyak 1 tersangka atas nama Bayu Firmandi, dan proses penyidikan sebanyak 14 orang," bebernya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa menambahkan, pihaknya telah bertemu dengan tiga kepolisian di negara lainnya.

BACA JUGA:

• Polri Sebut Gembong Narkoba Fredy Pratama Berada di Hutan Thailand dan Rekrut Jaringan Baru
• Polri: Gembong Narkoba Fredy Pratama Dilindungi Gangster Thailand

Ketiga kepolisian negara lain yaitu di Thailand, Malaysia, dan Australia. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas bandar narkoba Fredy Pratama.

Mukti mengatakan hasilnya Fredy Pratama masih berada didalam hutan.

"Hasil pertemuan kami dengan kepolisian Australia, Malaysia dan Thailand menjelaskan bahwa Fredy Pratama masih berada di Thailand, dan masih berada di dalam hutan,” kata Mukti.

Meski demikian, Mukti belum bisa memastikan terkait posisi Fredy Pratama nantinya setelah berhasil ditangkap.

“Untuk Fredy Pratama sendiri ini masih fifty-fifty apakah diserahkan ke Indonesia atau tidak, tapi kemarin saya desak agar diserahkan ke Indonesia, karena tidak pidana awal adalah di Indonesia, sementara Thailand hanya masalah TPPU,” imbuhnya. (Anisha Aprilia)