- Peluncuran Prangko Seri PLBN, Dirut PT Pos Indonesia: Ini Tugas Negara, Jika Ada Keuntungan Itu Bonus
- BNPP Koordinasikan Pembangunan PLBN Marore dan PLBN Miangas Beroperasi di Sulut
"Tidak ada batasan Cubic Centimeters (CC) pada sepeda motor karena tidak ada di ketentuan tersebut," terangnya.
Ia menerangkan, aturan di negara penerima seperti Indonesia, memberlakukan prosedur seperti BPKB, Paspor, Road Tax, Insurance, STNK sebagai syarat.
Apabila sudah mendapatkan persyaratan Road Tax maka pelaku perlintasan antaranegara sudah boleh melakukan perjalanan baik Brunei, Semenanjung dan Sarawak.
Sementara itu, Kepala PLBN Entikong Viktorius Dunand menjelaskan bahwa umumnya, kendaraan yang melintas menggunakan prosedur Vehicle Declaration (VHD) dan Carnet de Passages en Douane (CPD) Carnett sebagaimana pada Peraturan Menteri Keuangan No. 52 Tahun 2019 sebagai dasar perlintasan kendaraan.
"VHD ini berlaku secara sementara atau temporary dengan jangka waktu satu bulan, dikhususkan bagi masyarakat wilayah perbatasan negara tidak dikenakan biaya kecuali asuransi ," terangnya
Secara ketentuan, lanjut Dunand lagi, kendaraan dengan prosedur VHD juga harus milik Warga Negara Asing (WNA), namun apabila kendaraan tersebut dikendarai oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maka harus menyampaikan surat kuasa.
Sedangkan CPD Carnet ini berlaku secara internasional dan ada bayar jaminan ke Ikatan Motor Indonesia (IMI). CPD Carnet lebih diuntungkan karena kendaraan bebas melintas ke seluruh wilayah Indonesia.
“Selain itu, yang bertugas untuk menguji kelayakan jalan ialah Balai Perhubungan Transportasi Darat Wilayah XIV Kalimantan Barat,” tambah Viktor.
