UYM Kritik Pemerintah Jokowi, Mulai dari KPK Dikebiri, Pejabat Doyan Korupsi hingga Ambisi Berkuasa dan Hilangnya Etika

"Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius," kata Akif.

Mereka juga menuntut para aparat hukum dan birokrasi bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024 demi terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.

Selanjutnya, mereka juha menuntut KPU, Bawaslu, DKPP, serta organ yang berada di bawahnya agar bersikap independen demi Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

"Mendesak partai politik untuk menghentikan praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat," ucap Akif.

Dewan Guru Besar UMY juga menuntut lembaga peradilan agar bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024. Terakhir, Dewan Guru Besar UMY meminta masyarakat bersama-sama mengawal Pemilu tahun ini.

"Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip- prinsip konstitusi," pungkasnya. (*)