Hasyim mengatakan dalam setiap pelaksanaan debat capres-cawapres nanti, semua paslon akan saling mendampingi.
"Intinya hadir, pasangan calon hadir. Kemudian, soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kami bicarakan bagaimana," tambahnya.
BACA JUGA: KPU RI Bungkam Soal Kebocoran DPT Pemilu 2024
Hasyim menegaskan bahwa saat debat capres, maka yang diperbolehkan berbicara adalah capres saja dan juga berlaku sebaliknya.
Terkait posisi capres, ketika cawapres sedang berdebat, ialah berada di samping cawapres.
"Tetapi, intinya, yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya kalau debat capres, ya, sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres. Namanya didampingi, ya, di sebelahnya kan," tegasnya.
Selanjutnya, KPU akan menyusun pedoman teknis debat secara tertulis dan menyampaikan ke masing-masing tim paslon.
"Pedoman teknis sudah ada. Nanti soal alur dan segala macam dalam 120 menit itu seperti apa, tadi sudah kami bahas. Nanti, secara tertulis, teknisnya akan kami susun dan kami sampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon supaya masing-masing pasangan calon mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik," ujarnya.
BACA JUGA: Debat Capres Cawapres Belum Jelas, Timnas AMIN: KPU Malah Tidak Respons
Hasyim menjelaskan debat pertama, ketiga, dan kelima merupakan debat capres; sedangkan debat kedua dan keempat ialah debat antarcawapres.
Debat pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat kedua digelar pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.
Debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.
Terakhir, debat kelima pada 4 Februari mengusung tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
