KPK Ogah Berikan Bantuan Hukum ke Firli Bahuri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan bantuan hukum kepada mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang saat ini jadi tersangka kasus dugaan pemerasan eks
FIN.CO.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan bantuan hukum kepada mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang saat ini jadi tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYK).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, keputusan KPK tersebut diambil dalam rapat internal antara pimpinan, pejabat struktural dan biro hukum KPK.
"Pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 28 November 2023.
Baca Juga
BACA JUGA:
- Babak Baru Korupsi Proyek Bandung Smart City, KPK Tahan Direktur Komersial PT Marktel Budi Santika
- Tak Lagi Jadi Ketua KPK, Seluruh Akses Firli Bahuri Diputus

Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo--
Ali menjelaskan, KPK tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli sebab kasus dugaan pemerasan yang ditangani Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah.
"Rapat pimpinan kemudian membahasnya dan berkesimpulan bahwa tentu dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah dimaksud begitu sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum," ujarnya.
Ali mengatakan keputusan untuk tidak memberikan bantuan hukum tersebut juga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme aturan hukum yang berlaku.
"Kami penegak hukum, apa yang kemudian kami kerjakan, kami lakukan, kami pastikan patuh pada semua aturan hukum. Kami tidak akan pernah melanggar aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu dasar hukum itulah yang menjadi pegangan kami," ujarnya.
BACA JUGA:
- Jokowi Tunjuk Nawawi Jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Firli Tak Bisa Ikut Campur Lagi
- Firli Bahuri Ajukan Praperadilan, Begini Tanggapan Kapolda Metro

Firli Bahuri--Istimewa
Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Baca Juga
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut setelah dilakukannya gelar perkara pada Rabu 22 November 2023.
Terkait penetapan tersangka tersebut, Firli kemudian diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK melalui surat Keputusan Presiden RI Nomor 116 Tahun 2023 tertanggal 24 November 2023.
Bersamaan surat tersebut Presiden RI Joko Widodo juga menetapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli.
BACA JUGA:
- Resmi Jabat Ketua KPK Sementara, PERMAHI Harap Nawawi Komitmen Berantas Korupsi
- Jokowi Resmi Lantik Nawawi Pomolango Sebagai Ketua KPK Sementara
Firli Bahuri akan Diperiksa Jumat sebagai Tersangka.
Baca Juga

Kontroversi Kasus Firli Bahuri-@firlibahuriofficial-instagram
Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Firli Bahuri pada Jumat 1 Desember 2023 dengan status sebagai tersangka.
Rencananya, pemeriksaan tersebut dilaksanakan di gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat.
“Pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap FB sebagai tersangka dalam penanganan perkara a quo pada hari Jumat, 1 Desember 2023, pukul 09.00 WIB, di gedung Bareskrim Polri lantai 6 oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa 28 November 2023.
Menurut Trunoyudo, surat panggilan terhadap Firli Bahuri sudah dilayangkan kepada yang bersangkutan pada Selasa 28 November 2023 kemarin.
Pemanggilan kali ini merupakan yang pertama kalinya bagi Firli Bahuri setelah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2021.
"Telah dilayangkan surat panggilan kepada FB dalam kapasitas sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap FB sebagai tersangka," ungkap Trunoyudo. (*)