6 Petinggi PT Huawei Tech Investment Diperiksa, Kejagung Kejar Tersangka Baru Korupsi BTS 4G Kominfo

fin.co.id - 02/10/2023, 19:41 WIB

6 Petinggi PT Huawei Tech Investment Diperiksa, Kejagung Kejar Tersangka Baru Korupsi BTS 4G Kominfo

PT Huawei Tech Investment

8. SSC selaku Procurement Manager PT Huawei Tech Investment.

9. IG selaku Product Manager Khusus BTS di PT Huawei Tech Investment.

10. KDYS selaku FP Bisnis Non Telkom Grup PT Telkominfra.

"Para saksi diperiksa untuk tersangka korupsi dan TPPU atas nama EH (Elvano Hatorangan) dkk," katanya dalam keterangan resminya, Senin, 2 Oktober 2023.

Dijelaskannya pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus korusi dan TPPU proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020 - 2022.

3 Tersangka Baru Korupsi BTS 4G Kominfo 

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 tersangka baru kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G Kominfo senilai rp8,32 triliun.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Jemmy Sutjiawan (JS) dari pihak swasta, Feriandi Mirza (FM) selaku Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo dan Elvano Hatorangan (EH) selaku Pejabat PPK di Bakti Kominfo langsung dijebloskan ke penjara.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengungkapkan peran ketiga tersangka korupsi proyek BTS 4G Kominfo.

“Ketiga orang tersebut diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” katanya di Gedung Bundar Kejagung, Senin, 11 September 2023.

Ketiga tersangka, yakni Jemmy Sutjiawan (JS) dari pihak swasta), Feriandi Mirza (FM) selaku Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo dan Elvano Hatorangan (EH) selaku Pejabat PPK di Bakti Kominfo.

Untuk peran ketiganya, kata Kuntadi, tersangka Elvano Hatorangan selaku Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) Di BAKTI Kominfo diduga telah memanipulasi kajian proyek BTS Kominfo untuk seolah-olah dapat diselesaikan 100 persen apabila diberikan waktu perpanjangan.

BACA JUGA:

“Dan belakangan terbukti perpanjangan diberikan, nyatanya pekerja tersebut tidak selesai, karena diduga isi dari kajian tersebut diduga tidak menggambarkan kondisi riil dari penanganan proyek tersebut,” kata Kuntadi.

Admin
Admin
Penulis

FIN Biro Karawang Bekasi