Dalam surat tersebut, DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup lima klaster perubahan dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN:
- Klaster penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- Klaster penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.
- Klaster terkait kesejahteraan PPPK
- Klaster terkait pengurangan ASN akibat perampingan organisasi,
- Klaster pengangkatan honorer.
Anas menyebut bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah evaluasi dan menambahkan sejumlah bahasan dalam RUU ASN. Dengan demikian, RUU ASN ini berisikan tujuh klaster.
Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan klaster dan menambah dua klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif.
"Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif, salah satunya adalah rekrutmen ASN yang tidak perlu menunggu satu tahun," jelasnya.
Dengan begitu, rekrutmen ASN bisa saja dilakukan tiga kali dalam satu tahun.
Kemudian ada kemudahan talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian penuntasan tenaga honorer, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja citra ASN.
sebelumnya, Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Part Time yang dibentuk DPR ditanggapi akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Falih Suaedi.
Falih menilai, kebijakan PPPK Part Time yang dibentuk DPR cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia.
"Namun kebijakan PPPK Part Time harus ada tinjauan lebih lanjut sebelum diresmikan pada 28 November nantinya," kata Falih Suaedi, Senin 25 September 2023.
Falih melanjutkan, perlu pendalaman untuk meninjau proses perekrutan PPPK Part Time.
Hal ini agar tidak ada oknum-oknum nakal dan dapat menghapus adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Hal ini perlu tinjauan lebih yang mendalam dan mempertegas atas kebijakan yang telah ditetapkan agar kebijakan yang telah dirancang berjalan dengan baik dan tepat pada sasaran," tuturnya.
BACA JUGA:
- Tersedia 7.249 Formasi CPNS dan PPPK 2023 di Kemenkes, Buruan Daftar Sebelum Ditutup!
- CPNS Kemenag 2023, Tersedia 4.057 Formasi untuk PPPK!
Dia menyebut kebijakan PPPK Part Time telah diterapkan pada negara maju, contohnya Australia.
Ia menjelaskan, Australia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan sistem pegawai dengan perjanjian kerja terlebih dahulu.
