Penyebab Kepala Daerah Terjerat Korupsi karena Biaya Politik Mahal dan Hutang ke Sponsor

BACA JUGA: Menpora Dito Diperiksa Soal Korupsi BTS 4G Kominfo, Jokowi: Hormati Proses Hukum, Beri Penjelasan ke Penyidik

Ia mengatakan pihaknya melakukan survei terhadap para pengusaha yang mendukung pendanaan calon kepala daerah. 

Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa biaya yang dikucurkan tidak diberikan secara cuma-cuma.

"Harapan mereka kalau calon yang didukung menang, setidaknya nanti kalau ikut lelang proyek itu dipermudah," ucap Alexander.

Melihat realitas ini, Alexander mengaku tak heran apabila terjadi permasalahan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan. 

BACA JUGA: Penuhi Panggilan Kejagung Soal Korupsi BTS 4G Kominfo, Menpora Dito Hanya Lambaikan Tangan

Pasalnya, ada utang politik yang harus dibayar kepada sponsor yang sudah mendukung selama pemilihan kepala daerah (pilkada)

"Kalau kegiatan pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur kita ada persoalan, salah satu akar persoalan di situ. Ada utang politik yang harus dibayar oleh kepala daerah kepada donatur pendukung para calon kepala daerah. Itu persoalannya," pungkasnya.