Ditegaskannya BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang merasa bangga menjadi warga Negara Indonesia.
BACA JUGA:
Dijelaskannya tahun 2023 pemerintah menganggarkan Rp7,7 triliun, untuk pembangunan di 15 provinsi, di 53 kabupaten/kota, dan 222 lokasi prioritas, termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Ini harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan,” tegasnya.
Untuk itu diperlukakan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sampai dengan masyarakat.
“Hal tersebut semua merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pengelolaan perbatasan negara,” ujarnya.
BACA JUGA:
Pemerintah daerah hendaknya melakukan monitoring atas implementasi rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan tahun 2023.
Hasil monitoring harus dikoordinasikan dengan BNPP sebagai bahan evaluasi dari pengerjaan pembangunan perbatasan tahun 2023.
