Aceh Istimewa

Tapi surat DPRA itu tidak ditandatangani ketua DPRA Saiful Bahri. Yang tanda tangan adalah ND Ketua DPRA: Safaruddin.

"Apa itu ND?" tanya saya.

"Nota Dinas," ujar Ahmad Mirza Safwandy SH MH, dosen hukum di Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Ternyata saat itu sang ketua tidak ada di Aceh. Sebelum pergi, sang ketua meninggalkan nota dinas: siapa yang menjabat ketua DPRA selama ia pergi. Maka, si penerima nota dinas, Safaruddin, dari Gerindra, menjabat ND DPRA.

Safaruddin kini juga resmi dicalonkan Gerindra sebagai bupati Abdya. Safaruddin memang lahir di Abdya - -singkatan dari Aceh Barat Daya.

"Apakah surat yang ditandatangani ND DPRA itu sah?" tanya saya.

"Begitulah tata tertib di DPRA. Itu putusan badan musyawarah pimpinan DPRA," ujar Mirza.

"Apakah untuk memperpanjang masa jabatan Marzuki itu pusat terikat pada surat DPRA?"

"Iya. Itu ada di pasal 4 ayat (4) Permendagri nomor 4 tahun 2023," kata Mirza.

Dari surat itu DPRA terlihat ''marah''. Aceh tidak mau lagi terjebak oleh tiga nama. Maka hanya ada satu nama yang diusulkan: Bustami tadi. Tidak memberikan pilihan lain.

Bustami seumur dengan Marzuki: 56 tahun. Bahkan Marzuki-lah yang mengangkat Bustami sebagai sekda. Tahun lalu.

Bustami lahir di gampong (desa) Nicah, Peusangan, Bireuen. Ia sarjana ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Aceh. Lalu memperoleh master ekonomi dari Universitas Padjdjaran, Bandung.

Saat saya di Aceh Jumat lalu Bustami dapat jabatan baru: Ketua Alumnus Syiah Kuala. Terpilih secara aklamasi. Ia menggantikan Sulaiman Abda, tokoh legendaris Golkar di Aceh.

Maka tebak-tebakan baru pun muncul di Aceh: Marzuki yang diperpanjang Marzuki atau Bustami yang diangkat.

Harga diri Aceh kini memang lagi terusik: dapat gelar provinsi termiskin kedua di Sumatera. Padahal tidak kurang-kurangnya orang pintar di sana.