Prajurit TNI Gugur di Papua, Respon Geram KSAD Jenderal Dudung: KKB Biadab

Dia berharap prajurit lain yang masih dalam pelarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. 

Meski begitu, informasi yang didapatkan sejauh ini masih simpang siur, tapi dia percaya situasi ini bisa diatasi dengan baik.

Dia menilai kesempatan ini dapat menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan keamanan di Papua. 

BACA JUGA:

• Diserang KKB Papua, Kapuspen TNI: Hanya Satu Prajurit TNI Gugur Upaya Penyelamatan Pilot Susi Air

Untuk itu, perlu ada kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini.

"Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?" katanya.

Menurut dia, peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan. 

Sebab, beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan ekonomi, akan tetapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan.

BACA JUGA:

• Prajurit TNI Gugur Ditembaki KKB Papua, Panglima TNI Instruksikan Kerahkan Bantuan Tempur

"Kami tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil," tambah dia.

Selain itu, sambung Christina, kebijakan ini sangat penting dirumuskan karena selama ini TNI digerakkan di Papua untuk mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri. 

Hal ini mengingat pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.

Sehingga, sudah waktunya peraturan presiden (perpres) pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan agar jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI. 

BACA JUGA:

• 6 Anggota TNI Gugur Diserang KKB Papua saat Penyelamatan Pilot Susi Air

Christina juga melihat prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM.