Pimpinan harus memegang kendali dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perkantoran, untuk menuju birokrasi yang simpel, efektif, transparan, dan bebas korupsi.
"WBK tidak akan tercapai jika tidak ada tim kerja yang solid. Utamanya adalah pimpinan sebagai role model mulai dari diri sendiri. Jangan berpikir pimpinan bisa semena-semena, bisa tidak absen (presensi) atau pergi tanpa surat tugas, karena semua itu bisa jadi temuan. Pimpinan harus tebarkan aura positif. Jangan henti-hentinya keliling, menegur, mengingatkan fasiltas-fasilitas yang kurang. Oleh sebab itu dalam penyiapan pencanangan zona integritas itu pimpinan tidak bisa kerja sendiri, tapi harus dengan tim," tambahnya.
Saat ini BRSDM telah memiliki 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berpredikat menuju WBK/WBBM, bahkan salah satunya telah berpredikat WBK Nasional. BRSDM mengusulkan lagi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada tujuh UPT untuk tahun 2023.
Sementara itu, Plt. Inspektur Jenderal KKP Teuku Nilwan mengatakan, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM KKP dilatarbelakangi bahwa untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/Satker sebagai pilot project/percontohan.
BACA JUGA: KKP Targetkan PNBP 2023 Tembus Rp 3,5 Triliun, Bakal Digunakan Untuk Bangun Kampung Nelayan
"Pelaksanaan ZI merapakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau Satker yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. unit yang membangun ZI dan mendapat predikat WBK/WBBM menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain dalam menerapkan tata kelola yang baik serta pelayanan publik yang prima dan berintegritas," jelas Nilwan.
Dilaporkan Sekretaris BRSDM Kusdiantoro, saat ini BRSDM telah memiliki 13 UPT yang telah berpredikat menuju WBK/WBBM, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Pemuliaan Ikan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, BPPP Tegal, BPPP Medan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak, SUPM Waeheru, Balai Diklat Aparatur Sukamandi, dan Balai Riset dan Observasi Laut.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Nelayan Kalibaru Jakarta Utara Dapat Bantuan Mesin Kapal Perikanan dari KKP
Dari 13 UPT tersebut satu diantaranya telah berpredikat WBK Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu BPPP Banyuwangi. Selanjutnya pada 2023, BRSDM mengusulkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada tujuh UPT, yaitu BPPP Ambon, BPPP Bitung, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Karawang, dan Politeknik KP Pangandaran.
"Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh UPT, sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan reformasi birokrasi," kata Kusdiantoro.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Desember lalu, juga mengajak para pejabat dan seluruh Pegawai KKP bersatu padu membangun SDM yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi demi mewujudkan kebangkitan sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Saya memandang perlu adanya perbaikan sistem untuk mendeteksi dan mencegah korupsi, utamanya untuk membangun integritas individu, integritas institusi, integritas hubungan antar institusi, dan praktik birokrasi yang erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem dan budaya. Saya meminta Budaya Integritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan dibangun dengan menanamkan nilai-nilai integritas di setiap individu pegawai, menerapkan sistem, dan kepemimpinan yang baik," tegasnya.
BACA JUGA: KKP Target PDB Perikanan Tumbuh 6 Persen di 2023
